Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Permen ESDM 13/2018

Euis Rita Hartati, Minggu, 17 November 2019 | 00:24 WIB

JAKARTA, investor.id- Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG. Hal ini mengingat terdapat pasal yang dinilai 'abu-abu' yang dikhawatirkan bakal menghambat penjualan BBM nosubsidi jenis solar untuk keperluan pelayaran maupun untuk masyarakat kepulauan.

Demikian disampaikan, pengamat energi yang juga koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia, (APEI) Sofyano Zakaria di Jakarta, Sabtu (17/11).

Menurut Sofyano, selama ini pendistribusian BBM umum non subsidi jenis solar yang dipergunakan untuk keperluan pelayaran maupun untuk masyarakat kepulauan, secara dominan disuplai oleh perusahaan yang merupakan agen-agen BBM dari BUMN Pertamina, termasuk anak perusahaannya yakni PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian lahir Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 pada 21 Februari 2018 dan diundangkan pada 23 Februari 2018, yang di dalamnya terdapat pasal yang multi tafsir. Salah satu pasal tersebut bisa dimaknai bahwa para agen yang bukan merupakan badan usaha niaga migas, sebagaimana dimaksud oleh Permen, tidak dapat lagi melakukan suplai BBM ke pengguna secara langsung.

Padahal, kata Sofyano, BBM umum jenis marines fuel yang digunakan untuk keperluang angkutan laut danau dan sungai selama ini didistrubusikan oleh para agen BBM mitra BUMN Pertamina dan Patra Niaga.

“Selama ini para agen tersebut terbukti berperan besar dalam melayani BBM bagi dunia pelayaran khususnya bagi pemilik kapal kapal juga perahu perahu nelayan, termasuk masyarakat kepulauan yang biasa membeli dalam skala kecil yang bersifat eceran,” jelasnya.

Menurut Sofyano, jika para agen dilarang melakukan itu lagi, maka sangat tidak mungkin kebutuhan BBM mereka dilakukan oleh badan usaha niaga migas seperti Pertamina dan Patra Niaga. Hal ini karena badan usaha tersebut juga memiliki keterbatasan.

“Keberadaan para agen mitra Pertamina dan Patra Niaga itu punya peranan besar bagi pemenuhan kebutuhan BBM umum non subsidi yang berperan menyukseskan program tol laut . Selama ini para agen tersebut juga berperan besar sebagai titik suplai bagi masyarakat kepulauan karena terbatasnya depo bbm pertamina” tambah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) itu.

Para agen BBM untuk keperluan laut, lanjut Sofyano, berfungsi pula sebagai depo BBM berjalan yang jumlahnya sangat besar, dan ini sangat membantu peran Pertamina.

“ Jika Permen ESDM dimaksudkan untuk agen BBM umum bagi keperluan industri di daratan, itu tidak menjadi masalah karena di daratan banyak tersedia titik suplai BBM, baik dalam bentuk depo atau pun SPBU yang semua ini bisa membantu industri di daratan” tegas Sofyano.

Jika Permen ESDM 13 Tahun 2018 ditafsirkan tidak tepat yang membuat para agen tidak lagi bisa berjualan BBM langsung ke pengguna karena bukan lah badan usaha niaga migas, maka menurut Sofyano, ini sangat berpotensi menimbulkan masalah bagi masyarakat banyak dan ini pasti membuat Pemerintah akan pusing. “Artinya bisa dikatakan Permen ESDM tersebut malah menghambat program tol laut,” lanjut Sofyano.

Untuk itu , lanjut Sofyano, maka sebaiknya Menteri ESDM yang baru saat ini , sebaiknya mengkaji ulang pasal pasal yang ada pada Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, sebelum Permen tersebut terlanjur menimbulkan masalah.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA