Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian LHK (Sumber : LHK)

Gedung Kementerian LHK (Sumber : LHK)

Pemerintah Dorong Penerapan Ekonomi Sirkular

Senin, 26 Juli 2021 | 12:37 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

Jakarta, investor.id-Pemerintah terus mendorong penerapan konsep ekonomi (circular economy) dalam pengelolaan dan pendayagunaan sampah di Tanah Air. Melalui penerapan konsep itu diharapkan lingkungan semakin sehat dan emisi gas rumah kaca (GRK) bisa makin ditekan.

Konsep ekonomi sirkular adalah bagaimana mendayagunakan sampah sebagai sumber daya, sampah tidak sekadar dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau lingkungan sekitar. Sampah justru digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat sehingga tercipta manfaat ekonomi. Untuk kepentingan tersebut, sampah memang harus yang bisa didaur ulang.

Kuncinya adalah sampah harus terpilah dengan baik, setelah itu dibawa ke bank sampah untuk dipilah lagi menjadi sampah organik dan nonorganik. “Jika sistem ini sudah berjalan maka ekonomi sirkular Indonesia yang berkelanjutan bisa tercapai pada 2025, saat ini proses menuju ekonomi sirkular masih terus berjalan dengan beberapa perbaikan dan pengaturan,” kata Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati saat Indonesia Green Summit 2021, Senin (26/7).

Pemerintah khususnya KLHK terus berkomitmen menerapkan konsep ekonomi sirkular agar lingkungan Indonesia menjadi lebih sehat dan keuntungan lain dari ekonomi sirkular adalah bisa menurunkan emisi GRK. Kunci ekonomi sirkular terletak dari kesuksesan bank sampahnya, untuk itu KLHK mengeluarkan Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Bank sampah itu tumbuhnya dari rakyat, bukan dari pengusaha, agar bisa bertumbuh maka harus dibantu dengan regulasi yakni dengan cara mendorong pemilahan dari rakyat kemudian manajemen bank sampahnya dibantu oleh pemerintah. “Bank sampah ini harus dibantu oleh pemerintah agar terkoneksi sama off taker-nya, jika tidak begitu maka sampah tersebut tidak akan terbeli dan tetap saja terbuang,” ujar dia.

Off taker adalah perusahaan daur ulang, namun yang paling penting adalah kelembagaan dan manajemen bank sampah tersebut diatur dengan semaksimal mungkin. Perusahaan daur ulangnya memang perusahaan yang sudah eksis. Jika sampah tersebut sudah dikelola dan menjadi suatu siklus maka akan meningkatkan perekonomian rakyat atau manfaat ekonomi.

Implementasi dari Permen LHK No 14 Tahun 2021 ini sudah disetujui lintas sektor kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Pengawasan dan kewenangnya di antaranya mencakup KLHK yang bertanggung jawab untuk pemilahan sampah dengan pengelolaan bank sampah yang saat ini jumlahnya mencapai 11 ribu di seluruh wilayah Indonesia. KLHK berusaha mengoneksikan bank sampah dengan perusahan daur ulang dan menjamin sampah yang terpilah sudah bisa didaur ulang, terutama di daerah daerah sampahnya harus bisa sampai ke perusahaan daur ulang.

Kementerian Perindustrian bertugas membina perusahaan daur ulang sampah atau boleh memperbanyak jumlah perusahaan daur ulang dan Kementerian Perdagangan mengatur izin importasi bahan baku, apabila bahan baku suatu produk sudah bisa dipenuhi maka kuota importasi dibatasi.

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN