Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kawasan Berikat

Kawasan Berikat

TINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH PERBATASAN

Pemerintah Fasilitasi Pembangunan Pusat Logistik Berikat

Kamis, 4 Juli 2019 | 08:18 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi

JAKARTA, investor,id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya untuk melakukan pemerataan ekonomi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok di daerah perbatasan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 80/PMK.04/2019. Diharapkan hal tersebut akan meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan.

“Pemerintah ingin menggerakkan ekonomi di daerah perbatasan. Bahkan bisa menjadi mandiri dan berperan serta dalam kegiatan ekspor,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (3/7).

PLB tersebut memberikan kemudahan bagi pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau di PLB Bahan Pokok dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Selain PLB Bahan Pokok yang diatur melalui PMK 80/PMK.04/2019, Bea Cukai juga melakukan modernisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan untuk pelintas batas diantaranya implementasi sistem CEISA Pelintas Batas untuk mendukung otomasi verifikasi data, identifikasi pelintas batas dan masa berlaku KILB, serta pemotongan kuota otomatis dan database elektronik.

Di samping itu, akan diimplementasikan virtual account KILB dengan pemindahan biometrik untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas KILB. Sinergi tersebut juga akan dijalin dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Imigrasi guna memangkas birokrasi dan memudahkan layanan dalam menerbitkan KILB.

Beberapa hal lain yang juga diatur dalam PMK 80 adalah penegasan tentang ketentuan tata niaga impor berupa pembatasan untuk barang pelintas batas tidak diberlakukan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

“Prosedur ekspor bagi pelintas batas juga diatur dalam aturan ini, sehingga data statistik perdagangan perbatasan baik impor maupun ekspor dapat dipotret secara utuh,” kata Heru.

Bea Cukai juga menyederhanakan prosedur impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan penggunaan single document berupa vehicle declaration (VhD), yang diatur dalam PMK nomor 52/PMK.04/2019, yang sebelumnya diperlukan beberapa dokumen. VhD berfungsi sebagai permohonan sekaligus izin impor atau ekspor sementara, pemberitahuan pabean, jaminan tertulis, dan dokumen pelindung.

Melalui aturan ini juga dilakukan modernisasi berupa otomasi pelayanan impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan implementasi melalui SKP atau CEISA Vehicle Declaration System (VhDS) yang terintegrasi antarkantor Bea Cukai. “Sinergi juga terjalin dengan Kepolisian mengenai jangka waktu impor sementara, yaitu selama 30 hari dan dapat diperpanjang,” tutur Heru.

 

Ekonomi Lokal

Sementara itu, Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan, daerah perbatasan selama ini sering menjadi lalu lintas baik orang maupun barang. Jika pelayanan masyarakat tidak optimal maka akan menimbulkan konflik. “Dalam Nawacita disebutkan membangun dari pinggiran ini wajib dilaksanakan. Perbatasan bukan sekedar tempat tetapi bagaimana pemberdayaan ekonomi lokal betul-betul terjadi,” tutur Jaleswari.

Ia mengatakan, langkah ini tidak terbatas dalam Nawacita namun diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penerbitan dua Permenkeu ini menjadi langkah perwujudannya.

“Setelah peraturan ini terbit kami akan lihat dampaknya. Selama ini belum ada kategorisasi untuk penduduk yang masuk lewat perbatasan. Sebelumnya belum diatur ini tidak fair untuk kepentingan mobilisasi dan ekonomi,” ucap Jaleswari.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon mengatakan, sampai dengan saat ini terdapat 187 kecamatan dari Sabang sampai Merauke yang masuk dalam daerah perbatasan darat dan laut. Di darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. "Bisa di desa yang memang berada di garis batasnya atau pun yang tidak berbatasan langsung, tetapi masuk wilayah terluar," kata Robert.

 

 

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN