Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tokopedia. Foto: IST

Tokopedia. Foto: IST

MEMPERMUDAH PEMBAYARAN PAJAK

Pemerintah Gandeng Bukalapak dan Tokopedia

Arlnoldus Kristianus, Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:57 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, di antaranya dengan menggandeng perusahaan rintisan (startup) Bukalapak dan Tokopedia menjadi mitra pelayanan pembayaran pajak. Hal ini tercantum dalam surat keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 170/PB/2019 untuk Tokopedia dan Nomor 179/PB/2019 untuk Bukalapak.

"Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu ditunjuk lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik," demikian tertulis dalam dokumen yang diterima Investor Daily, pekan lalu.

Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Selain itu, penunjukkan Tokopedia dan Bukalapak sebagai lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik karena telah memenuhi persyaratan lulus User Acceptance Test (UAT) yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat.

Pihak Tokopedia sendiri menyatakan, 900 jenis penerimaan negara bisa dibayarkan melalui melalui 'aplikasi penerimaan negara'. Pembayaran dikategorikan menjadi tiga yaitu pajak online, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Lewat fitur tersebut masyarakat bisa membayar, antara lain pajak penghasilan (PPh) 21, 23 dan lain-lain, pajak pertambahan nilai (PPN), biaya KUA, perpanjang paspor atau SIM, bea cukai, dan ratusan jenis penerimaan negara lainnya.

“Tokopedia berkomitmen mempermudah masyarakat, baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya fitur pembayaran penerimaan negara di Tokopedia, masyarakat bisa dengan lebih mudah membayar pajak dan bentuk penerimaan negara lainnya,” ucap CEO Tokopedia, William Tanuwijaya dalam keterangannya, Rabu (7/8).

Untuk membayar pajak ke Tokopedia, wajib pajak (WP) bisa mendapatkan kode bayar atau kode billing dari portal institusi pengumpul pajak, seperti DJP Online untuk Dirjen Pajak, Simponi untuk Dirjen Anggaran, CEISE untuk Dirjen Bea Cukai. Setelah mendapatkan kode billing, masyarakat bisa memasukkannya ke 'fitur penerimaan negara' di Tokopedia untuk melakukan pembayaran.

Wiliam mengatakan, peluncuran fitur ini adalah upaya Tokopedia untuk membantu pemerintah dalam mempermudah proses pembayaran pajak demi meningkatkan penerimaan negara, mengingat pajak dan penerimaan negara lainnya merupakan jembatan pemerataan ekonomi.

“Tokopedia sendiri mempunyai misi besar untuk melakukan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Kami akan terus menjadi mitra pemerintah dalam berinovasi untuk memberikan manfaat ke lebih banyak masyarakat,” ucap dia.

 

Platform Nonbank

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menilai, langkah ini cukup baik untuk mempermudah pembayaran bagi wajib pajak. Dengan kemajuan teknologi yang ada, maka platform nonbank sangat mungkin dipergunakan.

“Lebih efektif dan efisien khususnya bagi wajib pajak yang biasa menggunakan ini (Tokopedia dan Bukalapak). Dalam hal ini, yang terpenting adalah kredibilitas dari platform tersebut,” ucap Yustinus ketika dihubungi, Rabu (7/8).

Ia mengaku belum menghitung seberapa besar dampak dari kebijakan ini untuk penerimaan negara. Untuk jangka pendek mungkin baru memfasilitasi secara terbatas. Untuk ke depan cukup menjanjikan. “Wajib pajak akan lebih mudah dan patuh,” kata Yustinus.

Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bernardus Bawono Kristiaji mengatakan, penunjukan kedua starup itu akan berdampak baik untuk penerimaan. Digitalisasi dalam administrasi pajak memang perlu dilakukan dengan bekerja sama dengan platform digital dalam pelayanan pembayaran pajak.

“Hal ini akan memberikan manfaat baik untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah proses yang efisien. Apalagi, platform seperti Bukalapak dan Tokopedia memiliki jumlah pengguna dalam jumlah besar,” ucap Bawono.

Peran digital platform sebagai pihak ketiga yang bisa membantu proses pelayanan pajak, menurut Bawono, juga telah dianjurkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Direktur Eksekutif  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, penunjukan dua perusahaan ini baik sebagai inisiator. Tetapi untuk ke depan mitra untuk pembayaran pajak harus dilperluas.

“Menurut saya, ini sebagai inisiator, tapi jangan hanya ada dua, oligopoli juga nggak bagus. Menurut saya, memang ini menjadi inisiatif penting,” ucap Tauhid ketika dihubungi Investor Daily, Rabu (7/8).

 

Semudah Beli Pulsa

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya berencana melakukan reformasi terhadap perpajakan di Indonesia dengan menyederhanakan sistem pembayarannya sehingga bisa semudah membeli pulsa. Ia melihat, sudah banyak negara yang memiliki sistem pembayaran pajak secara elektronik dan ternyata membawa hasil positif berupa penambahan pajak yang tumbuh secara signifikan.

“Rusia meluncurkan PPN (pajak pertambahan nilai) elektronik di mana saja, karena itu sales tax-nya naik,” ucap Sri Mulyani dalam sebuah diskusi di Jakarta pada akhir pekan lalu.

Oleh karena itu, Kemenkeu menjalin kerja sama dengan beberapa e-commerce untuk menjadi perantara membayar pajak secara online. Ia menilai hal tersebut akan berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk lebih rajin dan tepat waktu dalam membayar pajak.

“Saya ingin bayar pajak semudah beli pulsa, sehingga kita menggandeng Tokopedia agar menjadi channel pembayaran pajak," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Ia berharap, dengan adanya sistem pembayaran pajak yang baru akan mampu menambah pendapatan pajak yang masih rendah

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA