Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio  Sumber: BSTV

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio Sumber: BSTV

Pemerintah Harus Tegas terhadap Operasional Maskapai Penerbangan Saat Pandemi

Investor Daily, Sabtu, 2 Mei 2020 | 20:06 WIB

JAKARTA, imvestor.id – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, Indonesia sebagai salah satu negara yang terlambat mengantisipasi pandemi Covid-19, patut diduga akan menjadi negara yang akan terlambat masuk garis finish pandemi Covid-19.

“Sementara negara lain sudah mulai melonggarkan aturan lock down-nya karena turunnya tingkat pertumbuhan Covid-19,” kata Agus Pambagio dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Menurut dia, selain masalah kedisiplinan warganya untuk mengikuti kebijakan karantina pemerintah, negara lain juga ketat menjalankan kebijakan penutupan lalulintas penerbangan/laut/perbatasan daratnya dengan Tiongkok sejak dini

Pemerintah Indonesia, lanjut Agus, baru bulan Februari 2020, menutup penerbangan dari dan keTiongkok. Sementara Vietnam, Singapore dan negara ASEAN lain sudah menghentikan penerbangan ke dan dari Tiongkok sejak kasus Wuhan meledak di bulan Desember 2019/Januari 2020.

“Saat itu saya juga sudah sampaikan melalui publik supaya Pemerintah Indonesia segera menghentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Namun reaksi Pemerintah kita bebas Covid-19 karena kita negara tropis atau karena kita banyak makan nasi kucing, dan turis Tiongkok penyumbang devisa sektor Pariwisata bla...bla...maka Indonesia tidak perlu menghentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Akhirnya Covid 19 meledak di bulan Maret 2020 dan hingga saat ini kita belum dapat menanganinya dengan baik,” papar Agus.

Lebih jauh, kata Agus, terus merosotnya penumpang  sejak bulan Maret hingga berlakunya PM Perhubungan No. 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, semua maskapai penerbangan domestik menghentikan operasinya.  

Namun baru beberapa hari PM Perhubungan No. 25 Tahun 2020 berlaku, muncul keresahan kalangan maskapai yang lalu melakukan lobi-lobi kelas kakap ke Kementerian Perhubungan, supaya maskapai diizinkan kembali terbang dengan berbagai pengecualian atau diskresi.

Usulan dan lobi-lobi ditanggapi positif oleh Pemerintah dan akan segera dibuatkan kebijakan untuk operasi penerbangan terbatas.

Namun sebelum peraturan perundangannya selesai, maskapai sudah menjual tiket di online untuk jadwal penerbangan mulai tanggal 3 Mei 2020. 

“Saya berharap bandelnya maskapai jangan sampai mempengaruhi kebijakan Pemerintahan,”tandas Agus.

Maskapai Layaknya Regulator

Dengan berbagai alasan dan jurus maskapai menekan Pemerintah dan membuat regulator harus memfasilitasinya, pihak maskapai mendesak pemerintah dengan berbagai alasan jika tidak ada izin diskresi untuk terbang kembali, seperti mengancam berhenti total operasi selamanya karena mereka kehilangan pendapatan yang berujung pesawat ditarik oleh perusahaan leasing atau lembaga keuangan global.

Kalau semua pesawat diambil oleh pemilik modal, maka Indonesia akan kesulitan di sistem logistik ketika kondisi berangsur normal.

“Belum lagi ancaman akan membangkrutkan diri atau sejenisnya yang tentu membuat pemerintah ‘keder’ karena kalau sampai benar-benar bangkrut maka kelak ketika kondisi sudah normal, pemerintah juga akan mengalami kesulitan di sistem logistik ke seluruh pelosok dan sebagainya,” ucapnya.

Akhirnya, sambung Agus, Kementerian Perhubungan sepakat memberikan diskresi atau pengecualian sesuai dengan PM Perhubungan  No. 25 Tahun 2020 supaya maskapai dapat beroperasi kembali di tengah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya zona merah pandemi Covid-19.

Masalahnya Regulasi dari Kementerian Perhubungan belum turun namun dua (2) maskapai Domestik Indonesia, yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group sudah menjual tiketnya sejak beberapa hari lalu melalui online dan cukup banyak peminatnya, meskipun jelas bahwa dalam diskresi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan mudik tetap akan dilarang.

“Kelakuan maskapai mengambil keputusan untuk kembali beroperasi meskipun terbatas tanpa menunggu peraturan penerbangan  yang dibuat oleh regulator selesai, patut diduga merupakan tindakan melawan hukum,” ujar Agus.

Menurut dia, beroperasinya kembali maskapai penerbangan terbatas dalam situasi pandemi Covid 19 dengan mengabaikan peraturan perundangan yang akan mengaturnya sangat berbahaya bagi konsumen. “Jika sampai terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi dapat menolak klaim maskapai karena pesawat diterbangkan tanpa mengikuti peraturan yang ada,” katanya.

Agus menandaskan, mengingat peraturan perundangan berupa Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara sampai berita ini diturunkan belum terbit, maka haram hukumnya penerbangan sipil di situasi pandemi Covid-19 beroperasi melebihi yang diatur dalam PM No. 25 Tahun 2020 dan jika ada yang memaksa untuk terbang, maka regulator berhak menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal 92 dan 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau menggunakan sanksi yang ada di UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

“Kementerian perhubungan harus berani menindak tegas maskapai penerbangan yang bandel,” pungkas Agus Pambagio. (gr)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN