Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Teten Masduki

Teten Masduki

Pemerintah Konsolidasikan Data Tunggal Koperasi-UMKM melalui UU Ciptaker

Rabu, 28 Oktober 2020 | 20:27 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi data tunggal mengenai koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  Sebab sebelumnya pemerintah kesulitan memiliki data tunggal tersebut karena antara Kementerian/Lembaga tidak  sinkron.

“Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini  sekarang (data UMKM) jadi mudah terkonsolidasi,” ucap Menkop UKM Teten Masduki dalam pernyataan resmi yang diterima, Rabu (28/10).

Adapun UU Ciptaker dibuat dengan tujuan untuk menjawab masalah-masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi yang sebelumnya menyebabkan mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang. Dilihat dari 15 tahun terakhir justru struktur ekonomi nasional mengalami stagnasi.

“Kalau kita lihat dalam 15 tahun terakhir struktur UMKM, usaha mikro mencapai 98%, sementara usaha kecil dan menengah tidak tumbuh atau mengalami stagnasi,” kata Teten.

Ia mengatakan bahwa saat ini struktur ekonomi di Indonesia itu 99% lebih berasal dari UMKM. Dari jumlah itu, total penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dan share terhadap produk domestik bruto (PDB) 60%.

“Sebenarnya dari sisi kepentingan UMKM dan koperasi maka penerima manfaat dari Undang-Undang ini yang paling besar adalah usaha kecil, menengah dan koperasi,” ucap Teten.

Teten juga mengaku bahwa UU Cipta Kerja memudahkan pemerintah menyiapkan program strategi nasional (roadmap) pengembangan koperasi dan UMKM. Di mana ada sekitar 18 kementerian dan 43 lembaga, termasuk pemerintah daerah akan diupayakan untuk dikonsolidasikan sehingga diharapkan masalah perencanaan, pengembangan dan evaluasi KUMKM akan lebih terarah.

“Tidak ada strategi nasional yang bisa menjadi guide bagi seluruh kementerian itu dengan mudah karena ketika kami membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional untuk membantu UMKM menghadapi masalah keuangan, masalah penyerapan produk, kami sulit sekali mencari data,” katanya.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran di Indonesia yang jumlahnya cukup signifikan sekitar 6,9 juta orang. Belum lagi dampak pandemi Covid-19 yang ikut menyumbang 3 juta angka pengangguran baru. 

“Sementara angkatan kerja baru mencapai 3 juta per tahun, sehingga kita punya total sekitar 13 juta kebutuhan penciptaan lapangan kerja,” ucap Teten.

Jumlah pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi capaian target pertumbuhan ekonomi.

Sebelum pandemi, Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5%, sementara negara-negara yang lain masih di bawah Indonesia, kecuali satu dua negara di Asia Tenggara yang lebih banyak mengandalkan kekuatan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan lapangan kerja. UU Cipta Kerja hadir sebagai upaya untuk pemangkasan regulasi menjadi lebih lebih sederhana

“Apakah deregulasi dan debirokrasi hanya untuk usaha besar, ataupun investor asing, saya kira mungkin bisa dilihat bagaimana undang undang ini memberikan perlindungan termasuk juga proteksi terhadap UMKM,” ucap Teten.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN