Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Susiwijono Moegiarso dalam seminar secara daring, Senin (23/11). (Foto: Arnoldus Kristianus)

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam seminar secara daring, Senin (23/11). (Foto: Arnoldus Kristianus)

Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja Tahun Depan

Senin, 23 November 2020 | 19:59 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2021. Langkah ini sebaai upaya pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan menjalankan program perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, setelah tujuh bulan pelaksanaan, jumlah pendaftar program Kartu Prakerja telah mencapai 43 juta orang. Dari jumlah tersebut hanya 5,9 juta peserta yang lolos pendafataran. Sehingga masih terjadi ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kapasitas yang ada.

“Pemerintah akan terus melanjutkan program Kartu Prakerja ini pada tahun 2021. Penerima program pada 2020 akan menjadi penerima pada 2021 demi pemerataan kesempatan bagi seluruh angkatan kerja,” ucap Susiwijono dalam seminar daring pada Senin (23/11).

Ia mengatakan, dari 5,9 juta peserta, sebanyak 87% berpendidikan SMA ke atas, 77% berusia antara 18 sampai 35 tahun. Selain itu, 81% belum pernah mengikuti pelatihan atau kursus. sebelumnya dan 88% mengatakan tidak bekerja menurut persepsi peserta. Provinsi asal peserta program kartu prakerja terbanyak yaitu Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan yang paling sedikit Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

“Dari 5,9 juta sebanyak 5,4 juta orang penerima lebih telah membeli pelatihan. Namun baru 5,1 juta peserta yang telah menyelesaikan pelatihannya,” ucap Susi.

Ia mengimbau kepada peserta Kartu Prakerja akan menggunakan agar menggunakan saldo bantuan pelatihan semaksimal mungkin. Peserta harus segera menyelesaikan pelatihan sebab bila belum diselesaikan sebelum tanggal 15 Desember 2020 maka insentif sebesar Rp 2,4 juta tidak dapat diterima.

Dalan program ini terdapat 1.663 pelatihan dari 150 lembaga pelatihan. Beberapa jenis pelatihan yang paling diminati yaitu penjualan dan pemasaran, gaya hidup, manajemen, makanan dan minuman, bahasa asing, keuangan serta sosial dan perilaku. Lebih lanjut Susiwijono mengatakan, saat ini rating pelatihan di Kartu Prakerja adalah 4,9 dari skala 5. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan peserta.

“Hasil survei ini mengindikasikan manfaat program yang nyata dan sekaligus menepis anggapan bahwa pelatihan online tidak berkualitas. Terkait dengan insentif sebanyak 79% dari penerima memilih e-wallet sebagai rekening untuk menerima insentif,” ucapnya.

Program ini juga turut mendorong percepatan inklusi keuangan dengan banyaknya penerima yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau e-wallet sama sekali. “Kini setelah bergabung dengan kartu prakerja mereka telah memiliki rekening bank atau e-wallet,” ucap Susi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun untuk program Kartu Prakerja di tahun 2021. Besaran anggaran ini telah dimasukan ke nota keuangan APBN 2021.

"Anggarannya di nota keuangan, belum APBN, Rp 10 triliun," ucap Denni.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam seminar secara daring, Senin (23/11). (Foto: Arnoldus Kristianus)
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam seminar secara daring, Senin (23/11). (Foto: Arnoldus Kristianus)

Ia mengatakan, pihaknya belum mengetahui program Kartu Prakerja yang akan dijalankan di tahun 2021. Sebab, masih akan melihat kondisi perekonomian yang berjalan di tahun 2021. Apakah akan kembali kepada konsep awal atau tetap berjalan dengan konsep semi bantuan sosial seperti yang berlangsung di tahun 2020 ini.

"Kami belum tahu kebijakan yang akan diambil Kemenko Perekonomian. Kemenko pasti akan mendengar penilaian dari ekonom terkait kondisi perekonomian dan dampak pandemi, sehingga akan diputuskan ini masih semi bansos atau kompetensi murni," ucap Denni.

Bansos

Ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan mengatakan, bantuan sosial terkait pandemi Covid-19 harus tetap dilanjutkan di tahun 2021. Sebab, sampai saat ini belum ada kepastian mengenai kapan berakhirnya pandemi.

“Bansos yang kaitannya dengan pandemi minimal sampai semester satu karena kami melihat dampaknya tidak akan berhenti di 2021. Kami memandang perlu diperpanjang hingga 2021,” ucap Elan.

Mengenai jenis bantuan sosialnya ia melihat perlu ada kajian lebih lanjut apakah tetap melalui program Kartu Prakerja atau jenis bantuan sosial lainnya. Bila ada program lain yang bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah maka program Kartu Prakerja bisa kembali ke tujuan awal yaitu pengembangan SDM tanpa harus dijalankan dalam bentuk semi bansos lagi.

“Misalnya ada program lain yang diekspansi apakah sampai 60% menampung mereka yang di luar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maka bisa saja program kartu pra kerja dibebaskan dari misi bansos,” ucapnya.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN