Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Lukman Effendi  Foto: Humas Kementerian Keuangan

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Lukman Effendi Foto: Humas Kementerian Keuangan

Pemerintah Libatkan K/L untuk Penagihan Piutang Negara

Jumat, 4 Desember 2020 | 15:55 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyelesaikan langsung permasalah piutang yang ada. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L).

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Lukman Effendi mengatakan  hingga Kamis (3/12) outstanding dalam tata kelola piutang negara mencapai Rp 75,3 triliun dengan 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Pihaknya melakukan pembenahan mulai dari hulu.

Sebagai  pemilik  piutang,  K/L  dinilai  lebih  mengenali  seluk-beluk  histori  piutang  yang  ada sehingga  dapat  lebih  efektif  mengejar  penyelesaian piutang  oleh  debitur.

“Dengan pengelolaan piutang negara dari K/L ini kita berharap kita akan menyelesaikan piutang negara ini karena K/L sudah melakukan pengelolaan,” ucap Lukman dalam acara Bincang DJKN yang berlangsung, Jumat (4/12).

Dimana K/L tidak lagi hanya menyerahkan data utang namun juga melakukan  pengelolaan. Ruang  lingkup  PMK  163/2020  juga meliputi pengelolaan piutang negara pada K/L, yaitu kegiatan penatausahaan, penagihan, penyerahan dan  pengurusan  oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),  penyelesaian,  serta  pembinaan,  pengawasan,  pengendalian  dan pertanggungjawaban

Sehingga sudah ada data yang lengkap baik dari dokumen hingga debiturnya. Selama ini segala urusan piutang negara langsung diserahkan oleh K/L ke PUPN. Hal ini sering menjadi kesulitan tersendiri bagi PUPN dalam melakukna penyelesaian karena adanya dokumen, keberadaan debitur, dan jenis jaminan yang belum jelas. 

“Kami berharap kalau sudah maksimal di mereka (K/L). Sehingga  saat diserahkan ke kami dengan terang benderang sehingga bisa diselesaikan,” ucap Lukman .

K/L mempunyai kewenangan untuk mengelola piutang negara yang besarannya di bawah Rp 8 juta, tidak memiliki barang jaminan, tidak ada dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya piutang, serta piutang yang sengketa di Pengadilan Negeri, dan piutang yang dikembalikan atau ditolak oleh PUPN. 

Terobosan dapat diupayakan oleh K/L terkait penagihan piutang negara, antara lain restrukturisasi, kerjasama penagihan, parate eksekusi, crash program, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan. Seluruh upaya ini akan didampingi oleh Kementerian Keuangan dan DJKN dengan dukungan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada K/L, serta rekonsiliasi data secara rutin.

“Kalau diurus dengan baik akan mengurangi piutang negara secara bertahap. Kalau sudah sadar asalnya piutang dari mana nanti mereka bisa antisipasi,” ucapnya.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Lukman Effendi  Foto: Humas Kementerian Keuangan
Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Lukman Effendi Foto: Humas Kementerian Keuangan

Berdasarkan data di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun  2019 jumlah bruto piutang lancar sebesar Rp 297,9 triliun.  Penyisihan piutang tak tertagih Rp 187,3 triliun dan jumlah bersih Rp 110,6 triliun.  Sedangkan jumlah piutang jangka panjang kita ada Rp 60,6 triliun  Dengan penyisihan piutang tak tertagih  adalah Rp 3,7 triliun  dan jumlah bersih Rp 56,9 triliun. Lukman menuturkan besarnya  penyisihan utang negara mengindikasikan kualitas piutang negara  yang tidak terlalu bagus.

“Bila semakin sulit untuk menagih maka kualitasnya semakin rendah dan jumlah piutang yang dimasukan dalam kelompok penyisihan semakin besar,”ucapnya.

Lukman mengatakan dengan adanya regulasi PMK  163/2020,  DJKN  turut  bermaksud  untuk  meningkatkan  kinerja PUPN  dalam  mengurus  piutang  negara  yang  memiliki  jumlah  signifikan,  dengan  memaksimalkan berbagai  upaya  dalam  pendekatan  eksekusi  ataupun  non-eksekusi  yang  menjadi  tugas  dan kewenangan PUPN.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatawarta mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dalam mengurus piutang negara. Langkah ini dilakukan agar jumlah piutang yang ada dapat digunakan untuk sumber dana pembangunan. Dana tersebut bisa dipakai untuk kepentingan negara. Oleh karena penataan piutang dilakukan sejak awal terjadinya piutang melalui K/L terkait.

“Mereka diminta untuk mencatat dengan baik kemudian membuat dokumentasi melakukan penagihan dan sebagainya. Supaya mereka bisa mendapatkan kembali uang yang pernah dikeluarkan atau uang yang seharusnya diterima oleh negara secara optimal,” tutur Isa. (ark)

 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN