Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. Foto: IST

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. Foto: IST

Pemerintah Mesti Observasi Keadaan Penyebaran Covid-19

Sabtu, 26 September 2020 | 10:11 WIB
Triyan Pangastuti dan Arnoldus Kristianus

JAKARTA, investor.id -  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey berharap pemerintah mesti melakukan observasi keadaan penyebaran Covid-19 dan tindakan penanganan yang tepat, yang mes kipun mengedepankan kesehatan rakyat, tetapi tidak meninggalkan aspek ekonomi.

“Maka, kami menilai perlu ada kearifan lokal, tidak perlu PSBB ketat wilayah, tetapi cukup clustering,” ujarnya di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Ia mengingatkan bahwa pe nutupan mal berkaitan dengan PSBB ketat tak hanya menyangkut nasib pengelola pusat perbelanjaan, 4,5 juta karyawan, tetapi juga nasib UMKM. Sebab, produk UMKM tak bisa lagi bisa dipasarkan.

“Peritel modern tempat menjual produk UMKM. Di ritel juga ada penanaman modal, apakah dalam kondisi ini akan tetap ek sis atau tetap di Indonesia? Hal ini patut dipertimbangkan untuk bisa membuka mal, tetapi dengan penerapan protokol ke sehatan yang ketat,” ujarnya.

Dalam kondisi resesi, Roy mengharapkan pemerintah te tap mendorong konsumsi ma syarakat agar bisa segera memulihkan ekonomi, dan tidak justru kian dalam masuk jurang resesi. Pasalnya, konsumsi rumah tangga merupakan ‘tulang punggung’ dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Untuk menaikkan de mand, tidak ada jalan lain selain mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingg a mereka punya dana untuk dibelanjakan. BLT sebaiknya berkelanjutan. Ketika kasus penyebaran Covid naik, BLT juga naik,” ujarnya.

Kedua, lanjut Roy, kebijakan fiskal dan moneter juga mesti berkelanjutan. “Semisal, atur an insetif pajak di PMK 44/2020 hanya berlaku sampai September. Mesti diperpanjang,” ujarnya.

Ketiga, setuju dengan usulan APPBI, Roy berharap pemerintah memberikan subsidi pada pekerja. Keempat, kredit komersial dengan bunga murah mesti bisa sampai ke sektor hilir.

“Jangan diperumit, dengan alasan belum ada juklak/juknisnya,” ujarnya. (ks/ts)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN