Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dealer memantau penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di global market Bank Mandiri, Jakarta. Foto: Investor Daily/AVID GITA ROZA

Dealer memantau penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di global market Bank Mandiri, Jakarta. Foto: Investor Daily/AVID GITA ROZA

JALANKAN SKEMA BURDEN SHARING

Pemerintah Mulai Jual SBN ke BI Pekan Depan

Sabtu, 25 Juli 2020 | 06:01 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pekan depan akan mulai menjual surat berharga negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI) melalui mekanisme private placement sebagai sebagai bagian dari skema pembagian beban atau burden sharing untuk memulihkan perekonomian akibat virus Corona.

Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, saat ini Kemenkeu tengah dalam proses pembuatan rekening khsusus di BI untuk penempatan dana pembelian SBN tersebut.

Ia mengatakan bahwa penandatanganan skema burden sharing  antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sejak tanggal 7 Juli 2020. Sehingga saat ini tinggal implementasinya.

“Untuk penempatan dana harus ada rekening khusus di BI, sedang proses. Minggu depan mulai implementasi, Juli ini sudah akan ada penerbitan SBN perdana untuk men-support public goods," kata dia dalam media briefing, Jumat (24/7).

Lebih lanjut Luky mengatakan bahwa, dalam skema burden sharing BI akan menanggung beban sebesar Rp 397,6 triliun yang akan mencakup seluruh pembiayaan public goods mencakup sektor kesehatan, perlindungan sosial dan sektoral KL dan Pemda yang menyangkut hajat hidup orang banyak.  

Beban public goods seluruhnya akan ditanggung oleh BI sebesar BI reverse repo rate.  Namun pemenuhannya tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap, kendati begitu ia enggan menyebutkan secara detail berapa penerbitan SBN skema private placement yang akan dibeli BI.

“Skema burden sharing akan dipenuhi melalui skema khusus kepada BI melalui penerbitan private placement, namun BI hanya akan membeli sesuai dengan kebutuhannya,” jelasnya.

Selain itu ia mengatakan bahwa agar tidak terjadi penumpukan di 1 tahun, SBN akan disebar dengan tenor 5 tahun hingga 8 tahun hal ini sesuai dengan adanya kesepakatan Kemnkeu dan Bi.

Sebelum jatuh tempo, BI juga bisa menggunakan SBN tersebut untuk melakukan operasi moneternya.

"Ini sifatnya marketable, tradable, bisa dipakai oleh BI untuk melakukan operasi moneternya," tegasnya.

Selain public good yang akan ditanggung BI, dalam skema burden sharing pun ada pembiayaan untuk non public goods mencapai Rp 505,9 triliun yang mencakup UMKM, Korporasi, dan lainnya. Dalam pembiayaan non public goods akan ditanggung oleh Pemerintah sebesar BI reverse repo 3 bulan dikurangi 1% sisanya akan ditanggung oleh BI.

Kemudian yang ketika pembiayaan, Non Public Goods lainnya yang akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar market rate. Untuk pembiayaan non public goods dan non public goods lainnya akan melalui  mekanisme market yakni melalui lelang, green shoe option, private placement sesuai SKB.

Selain itu, DJPPR mencatat pada  Semester II-2020 ini pemerintah masih membutuhkan Rp 900,4 triliun untuk membiayai defisit APBN tahun ini yang melebar. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN