Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta pada  Selasa (21/4).

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta pada Selasa (21/4).

Pemerintah Nonaktifkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Rabu, 21 April 2021 | 20:09 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah  menonaktifkan 21  juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) setelah dimutakhirkan melalui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru.  Upaya ini juga dilakukan setelah berkoordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga penyaluran bantuan sosial bisa  tepat sasaran dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

“New DTKS  ini  karena kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21  juta data yang kita tidurkan. Kami sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung  untuk menidurkan data 21 juta,” ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta pada  Selasa (21/4).

Risma mengatakan bila ada masyarakat yang namanya termasuk dalam lebih dari satu penerima bansos, untuk ke depannya salah satu data akan dinonaktifkan.  Nama penerima bukan dihapuskan sepenuhnya tetapi dihapuskan dari salah satu data penerima bantuan.

Saat ini kuota untuk penerima bansos yaitu 18,8 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 10 juta peneriman Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Kalau dia double tiga maka kita ambil satu tetapi yang dua dihapus, tidak dihilangkan sepenuhnya tetapi kita ambil satu yang lain dihapus karena ganda,” ucap Risma.

Pemerintah sudah memberlakukan DTKS terbaru sejak 1 April 2021. Untuk kedepannya pembaharuan data akan dilakukan setiap bulan. Kemensos akan menerapkan ketentuan bagi Pemda untuk melaporkan pembaharuan data pada pekan pertama dan kedua. Pada pekan berikutnya, Kemensos akan menyatukan data dari Pemda tersebut dengan data yang dimiliki dan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri sehingga bisa menjadi data tunggal.

“Kami butuh (pembaharuan data) setiap bulan, karena ada yang meninggal, pindah  domisili dan sebagainya,” ucap Risma.

Masyarakat bisa memantau penerima bantuan melalui laman resmi New DTKS http://cekbansos.kemensos.go.id. Penerima bisa menuliskan nama dan desa/kelurahan tempat tinggal. Melalui sistem ini juga masyarakat bisa memberikan usulan penerima hingga mengoreksi atau menyanggah bila ada nama penerima yang tidak sesuai kriteria penerima bansos. Dalam hal ini data pihak penyanggah akan dirahasiakan oleh Kemensos.

“Jadi pengusul maupun yang dia komplain itu akan kami padankan dengan data kependudukan. Tapi untuk yang menyanggah itu akan kami sembunyikan nomor lengkapnya . Sementara memang belum mobile apps kedepan akan kita proses dengan teknologi mobile apps,” ucap  Risma.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN