Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pemerintah Optimalkan Belanja untuk Antisipasi Rendahnya Angka Inflasi

Kamis, 22 Oktober 2020 | 22:26 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kondisi pandemi Covid-19 telah memukul sektor permintaan (permintaan) dan penawaran (supply) secara bersamaan. Oleh karena itu pemerintah akan menggenjot belanja untuk  menjaga angka inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan waktu yang tersisa 2,5 bulan diharapkan APBN benar-benar bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi terutama dari sisi permintaan.

“Apabila demand mulai meningkat kita juga harus fokus pada sisi supply-nya. Pada akhirnya target inflasi akan tetap adap tingkat yang diinginkan yaitu yang memberikan insentif ke dunia usaha karena adanya kepastian harga yang stabil dan dari sisi permintaan karena mereka menjaga daya belinya tetap terjaga,” ucap  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 pada Kamis (22/10).

Upaya menjaga kinerja ekonomi akan dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia dan seluruh pihak terkait. Tidak hanya dari sisi makro ekonomi namun juga dari sisi mikro bahkan kepada rumah tangga. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan sektor konsumsi memberi sumbangsih 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan physical distancing menyabkan  sektor konsumsi terkontraksi 5,5% pada kuartal II-2020.  Sementara itu konsumsi pemerintah pada kuartal II belum cukup cepat untuk menetralisir kontraksi tersebut.

“Dalam kondisi tingkat Covid yang tinggi dan PSBB, sementara APBN dan APBD masih dalam proses perubahan. Sehingga konsumsi pemerintah  pada kuartal II kontraksi 6,9%,” ucap Sri Mulyani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam tiga bulan terakhir terjadi deflasi berturut turut. Kondisi deflasi dimulai pada bulan Juli sebesar 0,10% dan berlanjut pada Agustus dan September yang juga terjadi deflasi 0,05%. Komponen inti pada September 2020 mengalami inflasi sebesar 0,13%.  Sejak bulan Maret 2020 inflasi inti terus mengalami penurunan, meskipun sempat pulih pada Agustus 2020 sebesar 0,29% namun pada September kembali mengalami penurunan.

Di tahun 2020 angka inflasi berada pada tren lebih rendah dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan sisi permintaan perlu terus didorong. Oleh karena itu upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan terus dilakukan. Penyerapan anggaran program PEN di daerah masih sangat rendah sehingga perlu untuk segera ditingkatkan.

“Saya ingin menggarisbawahi pada saat pemerintah pusat melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-program PEN di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan,” ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Ia menuturkan beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal seperti bidang kesehatan dari Rp30,4 triliun hingga akhir September baru terealisasi Rp13,3 triliun.

Kemudian untuk jaring pengaman sosial di daerah dari anggaran Rp22,8 triliun baru Rp11,7 triliun atau sekitar 51% yang dibelanjakan sehingga masih ada waktu tiga bulan untuk mengejar 49% sisanya.

Selanjutnya untuk dukungan ekonomi masyarakat yang berasal dari APBD yaitu sebesar Rp19,24 triliun baru dibelanjakan Rp2,6 triliun atau 13,7 persen sampai akhir September. Hal ini menandakan, banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

“APBN dan APBD juga mengalami shock sangat besar pada 2020 ini akibat Covid -19 namun sudah kita masukkan di dalam struktur yang baru dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan sampai dengan September 2020  angka inflasi sangat rendah di seluruh daerah dan secara nasional tercatat 1,42% year on year (yoy). Hal ini sejalan dengan permintaan yang belum kuat, terjaganya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah serta ketersediaan panen di sejumlah sentra produksi dan harga komoditas pangan global yang rendah.                 

“Kami perkirakan  inflasi IHK di akhir tahun 2020 akan tetap rendah dan bahkan lebih rendah dari 2% atau di batas bawah sasaran 3  plus minus 1%. Di tahun di tahun 2021 inflasi akan lebih baik dalam kisaran 3% plus minus 1%,” ucapnya.

Namun ada beberapa risiko perlu diwaspadai yaitu pertama meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi nasional. Kedua kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antardaerah dan antarwaktu. Ketiga yaitu pengaruh ekspansi moneter dari tahun 2020.

“Oleh karena itu dibutuhkan sinergi yang kuat pemerintah pusat, daerah dan Bank Indonesia  dengan berbagai inovasi program pengendalian inflasi. Guna memastikan terjaganya inflasi dalam rentan sasaran  yang telah dicapai sejak tahun 2015,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN