Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Foto: migas.esdm.go.id

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Foto: migas.esdm.go.id

Pemerintah Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Gas Industri

Retno Ayuningtyas, Rabu, 30 Oktober 2019 | 20:36 WIB

JAKARTA, ivestor.id – Pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan harga gas untuk pelanggan industri pada 1 November ini. Hal ini guna menjaga daya saing industri dalam negeri.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto menuturkan, pihaknya tidak menyetujui usulan kenaikan harga gas yang diajukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Pasalnya, pemerintah tidak ingin ada kenaikan harga gas. “Batal, pokoknya [harga gas] enggak naik,” kata dia di Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut dia, keputusan ini diambil guna menjaga biaya produksi dari industri dalam negeri tidak bertambah besar. Hal ini mengingat harga gas merupakan salah satu faktor yang menentukan besaran biaya produksi industri. “Kalau harga gas naik, kan cost-nya jadi naik. Nanti kalau diekspor, harga jual dia tidak bisa bersaing dengan produk yang sama negara lain,” jelas Djoko.

Sebelumnya, PGN sempat berencana menaikkan harga gas ke pelanggan industri mulai 1 Oktober. Namun, rencana ini batal dilakukan. Pada saat itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga menolak rencana kenaikan harga gas tersebut. Alasannya, menurut Wakil Ketua Komite Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Achmad Wijaya, selama ini PGN tidak membuka ruang negosiasi harga dengan pelanggan.

Berikutnya, isu kenaikan harga gas ini kembali muncul dan akan diterapkan mulai 1 November nanti. Rencana kenaikan ini lah yang kemudian pemerintah tidak menyetujuinya. Sehingga, tidak ada kenaikan harga gas untuk pelanggan industri pada 1 November nanti.

Djoko sempat mengungkapkan, pemerintah tidak melarang badan usaha niaga gas untuk mengubah harga jual gasnya ke konsumen. Namun, perubahan harga gas tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah. Hal ini berlaku untuk harga jual gas ke seluruh pelanggan, termasuk industri.

Ketentuan itu, disebutnya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 58 Tahun 2017 tentang harga gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir migas yang merupakan revisi dari Permen 19/2009. Aturan ini mengatur agar harga jual gas ke konsumen akhir tidak dipatok terlalu tinggi oleh badan usaha.

“Aturan itu justru supaya harga gas enggak setinggi-tingginya, dibatasi. Nanti kalau enggak ada aturan, [harga gas] naik semaunya,” ujar Djoko.

Sesuai Pasal 4 Permen 58/2017, harga jual gas bumi hilir dihitung menggunakan formula, yakni harga gas bumi ditambah biaya pengelolaan infrastruktur gas bumi dan biaya niaga. Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 2 menetapkan biaya niaga paling besar 7%.

Biaya pengelolaan infrastruktur gas bumi meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan distribusi gas. Beberapa kegiatan ini antara lain, pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi atau distribusi, penyaluran gas bumi melalui pipa distribusi untuk menunjang kegiatan usaha niaga gas bumi (dedicated hilir) dan pencairan gas bumi. Selain itu, juga meliputi biaya kompresi, regasifikasi, dan penyimpanan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dan/atau gas bertekanan (Compressed Natural Gas/CNG).

Beleid yang sama juga menjadi dasar PGN untuk menaikkan harga gas. Ketentuan yang dipakai yakni terkait biaya niaga maksimal 7%. Saat itu, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menuturkan, PGN menjual gas di beberapa wilayah dengan marjin masih di bawah ketentuan.

Namun, tak sekedar menaikkan harga, PGN berkomitmen memberikan peningkatan nilai tambah bagi pelanggan dari sisi produk dan layanan. Hal ini berupa pengembangan beberapa skema komersial baru, peningkatan kualitas atau kuantitas produk dan layanan eksisting, dan beberapa pilihan skema komersial dan mekanisme kontrak yang dapat memberikan fleksibilitas untuk mendukung proses pelanggan.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA