Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Foto: kabarrakyat.com

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Foto: kabarrakyat.com

MENUNJUKKAN PEMERINTAH BISA DIATUR

Pemerintah Pertimbangkan Program Amnesti Pajak Jilid II

Jumat, 2 Agustus 2019 | 20:36 WIB
Arnold Kristianus

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertimbangkan untuk menjalankan program pengampunan pajak (amnesti pajak) jilid II, setelah program sebelumnya berlangsung pada Juli 2016 sampai Maret 2017. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap permintaan dunia usaha agar pemerintah bisa menjalankan program ini kembali.

“Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang dipertimbangkan dulu semuanya. Kami akan lihat situasi yang memungkinkan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Kadin Talks, di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8).

Ia menjelaskan, pertimbangan untuk menetapkan amnesti pajak (tax amnesty) jilid II ini karena ia sering mendapat masukan dari kalangan pengusaha. Mereka mengaku menyesal karena tidak memanfaatkan program pengampunan pajak yang diadakan oleh pemerintah sekitar tiga tahun lalu. “Mereka meminta pemerintah menggelar tax amnesty lagi dan saat ini saya sedang menimbang suara itu,” ujar Sri Mulyani.

Jika program ini dilakukan lagi, maka harus ada persiapan yang lebih baik. Sebab dalam program amnesti pajak yang pernah berlangsung hanya diikuti oleh sekitar sejuta wajib pajak.  Jumlah ini sangat jauh dari ekspektasi pemerintah sehingga pemasukan negara tidak banyak. “Angka ini berada di bawah ekspektasi kami, jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada,” ucap Sri Mulyani.

Ia mengatakan, dalam program amnesti pajak sebelumnya pemerintah masih kurang persiapan seperti data yang tidak lengkap serta belum ada sistem keterbukaan dan pertukaran informasi. Saat ini pemerintah sudah menjalankan program perturakaran data antarnegara  (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Kemenkeu juga telah memiliki instrumen UU Nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dalam rangka memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan akses informasi keuangan secara otomatis.

Selain itu, menurut dia, dengan adanya pelaksanaan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi lewat kerja sama dengan sekitar 90 negara, kini pemerintah bisa dengan mudah melacak aset yang dimiliki oleh wajib pajak. “Sudah ada akses informasi, jadi semua lembaga sudah melaporkan pajak ke kami, insurance juga dilaporkan. Artinya sekarang kebutuhan itu sudah terjadi sehingga muncul aspirasi ingin tax amnesty lagi,” ucap Sri Mulyani.

Ia mengatakan, bahwa pertimbangan amnesti pajak jilid II dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pembangunan di Indonesia. Jika Indonesia mampu melakukan pembangunan yang lebih baik dalam berbagai aspek juga akan menarik banyak investor. “Karena pajak yang diambil dipakai belanja lagi buat ekonomi keluarga miskin, infrastruktur, dan sebagainya,” ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)  Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya telah menerima banyak aspirasi penyesalan dari banyak pengusaha yang tidak mengikuti amnesti pajak I. "Memang tetap harus dikaji secara keseluruhan. Kita harus terbuka dengan segala kemungkinan," ujar dia.

Rosan mengusulkan jangka waktu untuk tax amnesty jilid II juga tak perlu selama sembilan bulan seperti periode I. Sebab ia meyakini bakal banyak pengusaha yang memanfaatkan waktu untuk mendapatkan ampunan pajak. "Waktu (tax amnesty) tidak usah terlalu panjang, tetapi yang penting dampaknya. Saya yakin akan lumayan yang ikut kalau ada program kedua,"  ucap Rosan.

Menurut dia, peserta tax amnesty I yang tidak lebih dari satu juta orang tergolong minim dibanding jumlah pengusaha di Indonesia. Ia optimistis, jika ada program amnesti pajak jilid II, selain bertambahnya jumlah peserta, pendapatan pajak yang dapat diraup juga akan lebih besar. Pengusaha juga  sudah mengetahui manfaat dari kebijakan ini. "Dulu yang pertama orang masih bertanya-tanya, nah sekarang tidak perlu sosialisasi lagi. Mereka sudah tahu asas manfaatnya," ucap Rosan.

 

Bisa Diatur

Secara terpisah Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, jika program amnesti pajak digelar kembali, justru hal itu menunjukkan bahwa  pemerintah bisa diatur oleh segelintir kelompok kepentingan. Ini juga menunjukkan kesan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program amesti pajak tiga tahun lalu.

“Akan menjadi preseden buruk karena menciptakan efek psikologi bahwa saya lebih baik tidak patuh karena akan ada tax amnesty lagi, atau dalam literatur disebut sindrom permanent tax amnesty sebagaimana pernah terjadi di Argentina,” ucap Yustinus.

Menurut dia, saat ini pihak DJP bisa melakukan pemetaan dan profil wajib pajak menurut klasifikasi risiko tinggi, sedang, dan rendah. Wajib pajak yang selama ini sudah patuh atau sudah ikut tax amnesty dengan jujur masuk kategori risiko rendah, sedangkan di luar itu masuk kategori risiko sedang dan tinggi sesuai kondisi kepatuhan.

Yustinus menyarankan, sebaiknya pemerintah fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. “Kebutuhan akan sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal dan berkelanjutan, jauh lebih penting dan mendesak,” tegas Yustinus.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN