Menu
Sign in
@ Contact
Search
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)  milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Pemerintah Punya Waktu Enam Bulan untuk Susun Program Transisi Energi

Jumat, 18 Nov 2022 | 00:40 WIB
Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

JAKARTA, ID - Indonesia memiliki waktu selama enam bulan dalam menyusun program transisi energi. Hal ini seiring dengan komitmen pendanaan yang diterima dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership atau JETP) senilai US$ 20 miliar. Komitmen tersebut disampaikan dalam gelaran KTT G20 Bali, kemarin.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan penyusunan program transisi energi harus bersifat transparan, berkeadilan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dia menuturkan program pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) harus pula mencakup kompensasi terhadap pekerja PLTU maupun masyarakat sekitar.

"Enam bulan ke depan menjadi masa krusial. Akan terjadi koreksi nilai komitmen pendanaan US$ 20 miliar kalau tidak akuntabel dan transparan," kata Bhima dalam webinar di Jakarta, Kamis (17/11).

Bhima menuturkan salah satu pembangkit yang segera dipensiunkan dini yakni PLTU Cirebon 1. Menurutnya perlu transparansi dalam menghitung kompensasi yang diberikan kepada pengembang listrik tersebut. Perhitungan itu mulai dari masa operasional, hingga nilai aset yang menurun. Menurutnya dana yang diperlukan tidak mencapai US$ 250-300 juta. Dia pun mengingatkan pendanaan transisi energi yang diperoleh harus berimbang antara program pensiun PLTU dan investasi energi terbarukan.

Advertisement

"Jangan sampai valuasi PLTU terlalu tinggi karena dana transisi energi bisa dipakai untuk investasi energi terbarukan," tuturnya.

Dikatakannya potensi investasi energi terbarukan mencapai Rp 597 triliun dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dia menyebut penggunaan dana transisi energi perlu didorong untuk investasi lebih besar misalnya pembangunan transmisi serta penyimpanan energi (energy storage system).

Di acara yang sama, Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry menyoroti Peraturan Presiden No.112 Tahun 2022 yang terbit jelang KTT G20. Menurutnya beleid tersebut bersifat ambigu lantaran tertuang penghentian operasi PLTU dan masih mengizinkan sejumlah PLTU dibangun. "Ini jadi legitimasi PLTU tetap dibangun," ujarnya.

Dia pun meminta proyek pembangkit energi terbarukan seperti panas bumi maupun PLTA melibatkan masyarakat. Pasalnya terjadi konflik dengan masyarakat setempat. Menurutnya konflik disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat.

 

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com