Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Pemerintah Siapkan Dana PEN Sebesar Rp 641,17 Triliun

Triyan Pangastuti, Senin, 18 Mei 2020 | 18:12 WIB

JAKARTA- Anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 641,17 triliun untuk mengurangi beban dunia usaha dan masyarakat pasca Covid-19 berakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk mengakomodir program pemulihan ekonomi akibat Covid-19, pemerintah mendesain pemulihan ekonomi  dari sisi demand dan supply.

Untuk sisi konsumsi, maka pemerintah mengucurkan subsidi bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan secara lebih luas.

“Tujuannya agar konsumsi tidak merosot, tentu ini bukan subtitusi, tetapi menahan kemerosotan konsumsi sehingga bisa tetap terjaga pada level yang bisa penuhi kebutuhan, terutama kebutuhan dasar, seperti sembako, tarif dasar listrik, keluarga harapan dan tunai maupun sembako,” ujarnya dalam Media briefing Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (18/5).

Ia merinci untuk dukungan konsumsi sebesar Rp 172,10 triliun. Untuk menyokong konsumsi, maka bantun tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun, sembako sebesar Rp 43,6 triliun, bantuan sosial di Jabodetabek Rp 6,8 triliun, bansos di luar Jabodetabek Rp 32,4 triliun. Kemudian Kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon tarif listrik mencapai Rp 6,9 triliun dan logistik pangan dan sembako sebesar Rp 25 triliun.

Kemudian untuk program PEN, dalam bentuk subsidi bunga kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat, pemerintah menganggarkan sebesar RP 34,15 triliun yang diperuntukkan untuk 60,66 juta rekening. Kemudian  untuk insentif perpajakan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat mencapai Rp 123,01 triliun.

Selanjutnya Menkeu mengatakan dukungan pemerintah melalui APBN, untuk subsidi bahan bakar nabati untuk program B-30 sebesar Rp2,78 triluun.

“BPDPKS mengalami kekurangan pembiayaan sebesar Rp 3,54 triliun. Untuk Rp 0,76 triliun atau Rp 760 miliar,  akan diatasi oelh para pengusaha melalui kenaikan tarif pungutan ekspor sebesar US$ 5 dolar per ton mulai tanggal  1 Mei 2020,” pungkasnya. Untuk pembayaran kompensasi sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp90,4 triliun masing-masing untuk Pertamina Rp45 triliun dan PLN Rp45,42 triliun.

Dana PEN lainnya juga ada  tambahan belanja kementerian/lembaga dan sektoral mencapai Rp65,10 triliun terdiri dari Pariwisata Rp3,8 triliun, Perumahan Rp1,3 triliun dan cadangan stimulus fiskal lainnya Rp60 triliun.

Selain itu, dukungan untuk pemerintah daerah sebesar Rp15,1 triliun terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp9,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah Rp1 triliun.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN