Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja di kebun sawit. Foto ilustrasi: B1photo

Pekerja di kebun sawit. Foto ilustrasi: B1photo

Pemerintah Siapkan Rp 5.57 Triliun untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Senin, 25 Januari 2021 | 06:34 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengalokasikan dana Rp 5,57 triliun untuk memenuhi target peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 180 ribu hektare (ha) tahun ini. Salah satu tujuan PSR adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS) sawit nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui BPDPKS tetap berkomitmen untuk mendukung subsektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah komoditas strategis nasional.

Dukungan tersebut tercermin melalui keputusan rapat Komite Pengarah BPDPKS pada Jumat (22/1) yang telah menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021.

“Dukungan yang utama adalah pemenuhan target PSR pada 2021 seluas 180 ribu ha dengan alokasi dana Rp 5,57 triliun,” ujar Airlangga usai memimpin rapat tersebut, kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.  (Foto: ID/David Gita Roza)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: ID/David Gita Roza)

Untuk mencapai target itu, BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit akan menyusun mekanismePSR yang lebih efektif dan efisien.

Menko Airlangga menuturkan, pemerintah melalui BPDPKS juga tetap berkomitmen untuk mendukung program mandatori biodiesel 30% (B30) pada 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,20 juta kiloliter (kl). Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan menjaga surplus neraca perdagangan nonmigas yang sekitar 12% berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya.

Dengan demikian, target 23% bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan EnergiNasional (KEN) diharapkan dapat tercapai.

Pemerintah membentuk BPDPKS pada 2015 dan mulai menggulirkan program PSR sejak 2016 dengan menggunakan dana pungutan ekspor (PE) sawit yang dikelola BPDPKS. Pada 2016-2020, program PSR menjangkau 200.205 ha milik 87.906 pekebun, total dana yang disalurkan BPDPKS mencapai Rp 5,32 triliun. Pada 2016, realisasi PSR hanya 254 ha, tapi pada 2017 menjadi 2.932 ha, 2018 seluas 12.524 ha, 2019 seluas 90.642 ha, dan 2020 seluas 94.033 ha. Pemerintah menargetkan PSR menjangkau 500 ribu ha pada 2020-2022.

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan, produktivitas sawit Indonesia hingga kini masih menjadi catatan besama, untuk itu Bappenas mengusulkan tujuh langkah untuk meningkatkan produktivitas komoditas itu. Langkah tersebut adalah penerapan kebijakan perkebunan perlu mengarah pada peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas, pemanfaatan teknologi maju dan canggih, dan pertanian presisi.

Selanjutnya, penggunaan bibit berkualitas, peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit, penerapan praktik pertanian yang baik(good agricultural practices/ GAP), serta penguatan penyuluhan dan pendampingan sektor perkebunan.

Mengingat sawit dimanfaatkan juga untuk industri pangan, program peningkatan produktivitas itu perlu sejalan dengan arah kebijakan Negara konsumen. Dalam Kesepakatan Hijau Eropa, pengembangan sawit perlu memperhatikan arah kebijakan Uni Eropa yakni pertanian presisi, pertanian organik, agroforestry, animal welfare, mengurangi emisi, mengurangi penggunaan pupuk, pestisida dan antibiotic (kimia), pengurangan kehilangan dan limbah pangan (food loss dan waste), memperkuat transportasi, penyimpanan dan pengemasan pangan, pengolahan pangan berkelanjutan, dan digital platform untuk informasi pangan.

Karena itu, tulis keterangan Tim Komunikasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, usulan kebijakan Bappenas(terkait produktivitas) pentingbukan hanya untuk meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga menyelaraskan kebijakan dengan negara konsumen. Harapannya, usulan itu dapat memenuhi permintaan sawit nasional dan global, serta dapat mendorong terciptanya inovasi produk dari bahan sawit yang siap diekspor.

Saat ini, perkebunan swasta mampu menghasilkan sawit 4,08 ton. per ha, perkebunan Negara 3,68 ton per ha, dan rakyat 3,07 ton per ha. Terdapat gap cukup besar antara produktivitas dan potensinya, potensi mencapai 7,50 ton per ha sedangkan rata-rata produktivitas sawit di Indonesia hanya 3,60 ton per ha.

Menuju Potensi

Tungkot Sipayung. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana
Tungkot Sipayung. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menjelaskan, pemerintah memang harus mendorong produktivitas kelapa sawit nasional, tidak hanya terhadap sawit yang dikelola petani yang saat ini telah berjalan melalui PSR tapi juga sawit yang dikelola korporasi. Dengan cara itu pula, Indonesia ke depan tidak perlu menambah areal lahan dalam menggenjot produksi sawit nasional.

“Saat ini bukan lagi saatnya menambah areallahan untuk meningkatkan produksi tapi dengan peningkatan produktivitas, baik pada sawit petani maupun korporasiswasta,” kata dia kepada Investor Daily, kemarin.

Rata-rata produktivitas sawit nasional saat ini memang masih rendah yakni 4 ton CPO per ha per tahun, padahal Malaysia sudah bisa 6 ton per ha per tahun. Salah satu penyebabnya adalah tanaman sawit di Indonesia umumnya masih generasi pertama atau belum pernah diremajakan sehingga secara alamiah terjadi penurunan produktivitas.

“Potensi produktivitas sawit Indonesia itu bisa sampai 8 ton CPO per ha per tahun, tapi realisasi produktivitas sawit nasional saat ini masih 50% dari potensi. Apabila Indonesia bisa meningkatkan hingga 2 ton per ha per tahun, yakni dari 4 menjadi 6 ton per ha per tahun, bangsa ini sudah bisa mendapatkan tambahan 32 juta ton CPO per ha per tahun, ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestic dan juga menyuplai pasar ekspor, manajemen suplai yang demikian membuat Indonesia bisa mendiket pasar dunia,” ujar Tungkot.

Menurut Tungkot, upaya yang bisa dilakukan untuk menambah produktivitas hingga 2 ton CPO per ha per tahun di antaranya dengan penggunaan varietas yang lebih unggul dan perbaikan kultur teknis pemupukan. Indonesia sudah memiliki varietas unggul sawit, pun dengan pupuk.

Saat ini, upaya pemupukan masih di bawah optimal, padahal pemupukan sangat penting, tanpa pupuk pohon sawit bisa tak berbuah.

“Rata-rata pemupukan sawitsecara nasional baru 5 kilogram (kg) per pokok tanaman, padahal idealnya 10 kg, jadi naikkan pupuk dua lipat. Upaya ini juga perlu menjadi perhatian para korporasi, tidak hanya pemerintah sepenuhnya,” kata Tungkot. (tl)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN