Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara. Foto: fiskal.depkeu.go.id

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara. Foto: fiskal.depkeu.go.id

Pemerintah Siapkan Tiga Strategi Makro dan Fiskal 2020

Nasori, Senin, 22 Juli 2019 | 17:11 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah merencanakan tiga strategi makro dan fiskal dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk tahun anggaran 2020. Ketiga strategi itu meliputi mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, kebijakan belanja yang lebih baik, dan pembiayaan kreatif.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, KEM dan PPKF merupakan rencana kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2020 guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Kami, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Tahun Anggaran 2020,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulisnya, pekan lalu.

Terkait strategi yang pertama, yaitu dalam hal mobilisasi pendapatan, dia menjelaskan, pemerintah melakukan pengumpulan pajak dan nonpajak seperti dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta penerimaan dari cukai dan kepabeanan.

"Penerimaan negara dari mana? Paling nomor satu adalah dari penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan (cukai) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," jelas papar Suahasil.

Menurut dia, pemerintah berusaha agar penerimaan negara sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan dapat dikumpulkan dengan optimal, namun tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

“Karena itu, kebijakan perpajakan dalam KEM PPKF tahun 2020 diarahkan untuk peningkatan investasi dan daya saing ekspor. Selain itu, perpajakan juga memberikan insentif kepada perusahaan yang memberikan pelatihan vokasi dan melakukan penelitian dan pengembangan (R&D),” ucap Suahasil menjelaskan.

Reformasi perpajakan, ia melanjutkan, juga terus dilakukan dengan reformasi regulasi dan administrasi untuk meningkatkan basis pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP).

Sedangkan untuk strategi kedua, yaitu kebijakan belanja yang lebih baik, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas belanja agar efektif dan efisien untuk mendukung program prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang ditempuh di antaranya adalah shifting dari belanja yang konsumtif ke belanja yang produktif.

“Selain itu, penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, sinergi belanja bantuan sosial (bansos), serta subsidi perlindungan sosial dan peningkatan kualitas desentralisasi fiskal,” papar Suahasil.

Sementara tekait strategi ketiga, yaitu pembiayaan kreatif, pemerintah berusaha tidak bergantung pada instrumen pembiayaan tertentu untuk membiayai defisit. Beberapa di antaranya adalah memberdayakan peran swasta dalam pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya yang terkait isu sustainable development goals (SDGs) seperti green bond, dan green sukuk.

"Berutang tapi inovatif. Ada investor yang mau beli surat utang kita karena kita menjalankan SDG. Ada juga investor yang mau karena kita melakukan green investment, menjaga lingkungan atau green financing. Ada lagi blue financing yang terkait dengan menjaga laut," jelas dia.

 

Hati-hati

Namun demikian, Suahasil menandaskan, segala pembiayaan akan dilakukan dengan hati-hati (prudent), memperhatikan defisit dan rasio utang dalam batas aman, sekaligus menjaga keseimbangan primer yang positif.

"Mau pakai green, blue (pembiayaan) atau tidak punya warna, utang kita jaga jangan sampai kebablasan. Karena itulah kita punya beberapa rasio, termasuk debt to GDP ratio (rasio utang). Dalam konteks APBN, dikomunikasikan secara politik ke DPR dan media karena langsung dibaca masyarakat," pungkas dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN