Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Iskandar Simorangkir. Foto: youtube

Iskandar Simorangkir. Foto: youtube

Pemerintah Tak Ambil Alih Kewenangan Pemda dalam UU Ciptaker

Jumat, 27 November 2020 | 23:01 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tidak akan  mengambil alih kewenangan pemerintah daerah ke pusat.

“Tidak mencabut otonomi daerah tetapi harus ada rambu-rambunya. Walaupun diberikan otonomi namun  harus tetap ada peraturannya,” ucap Iskandar dalam diskusi bertajuk Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Ketenagakerjaan, Jumat (27/11).

Saat ini pemerintah sedang berada di tahap penyusunan aturan turunan dari UU Ciptaker yaitu 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres).Regulasi ini dibuat untuk  mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Sehingga dapat mendorong iklim usaha yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Investasi di Indonesia baik usaha  baru maupun usaha  yang lama dapat berkembang untuk menyerap tenaga kerja.  Baik itu yang baru masuk masuk pasar tenaga kerja maupun yang lama dengan meng-upgrade kemampuan  mereka,” ucapnya.

Peningkatan iklim investasi dilakukan agar Indonesia bisa menaikkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB). Saat ini Indonesia masih berada di posisi 73. Untuk meningkatkan peringkat tersebut pemerintah terus melakukan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Mendukung  daya saing pelaksanaan proyek nasional dan mendorong kepatuhan pemda.

“Jadi gak ada yang  itu yang namanya (kewenangan daerah) dicabut  cuman harus bertanggungjawab untuk mendukung iklim usaha yang lebih baik,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN