Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Chief Executive Officer (CEO) Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Bappenas Ekoputro Adijayanto. Foto: youtube

Chief Executive Officer (CEO) Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Bappenas Ekoputro Adijayanto. Foto: youtube

RASIO INFRASTRUKTUR MASIH RENDAH

Pemerintah Targetkan PINA Infrastruktur Rp 84 Triliun

Arnoldus Kristianus, Kamis, 26 September 2019 | 11:41 WIB

JAKARTA, investor.id -Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Hingga kini, rasio stok infrastruktur Indonesia baru mencapai 43%, lebih rendah dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, yang sudah sekitar 60%, bahkan negara-negara maju sudah di atas 70%.

Karena itu pula, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur, baik melalui pembiayaan pemerintah, BUMN, swasta, maupun pembiayaan melalui skema kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).

Selain itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) gencar memfasilitasi Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Tahun ini, PINA menargetkan fasilitasi pembiayaan sebesar Rp 84 triliun untuk proyek-proyek strategis nasional khususnya di bidang infrastruktur.

“Rasio stok infrastruktur kita sejak tahun 2015 sebetulnya naik dari 35% menjadi 43%. Namun, masih ada gap 27% untuk mengejar standar global sebesar 70%,” kata Chief Executive Officer (CEO) Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Bappenas Ekoputro Adijayanto saat berkunjung ke Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza Jakarta, Rabu (25/9).

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Chief Executive Officer Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto (dua dari kiri) didampingi Co-Chief Executive Officer/Chief Operating Officer PINA Bonifacius Prasetyo dan Chief Relation Officer PINA Yose Rizal usai media visit ke kantor redaksi Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza Jakarta, Rabu (25/9/2019). FOTO: B1-UTHAN A RACHIM
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Chief Executive Officer Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto (dua dari kiri) didampingi Co-Chief Executive Officer/Chief Operating Officer PINA Bonifacius Prasetyo dan Chief Relation Officer PINA Yose Rizal usai media visit ke kantor redaksi Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza Jakarta, Rabu (25/9/2019). FOTO: B1-UTHAN A RACHIM

Ekoputro, yang didampingi Chief Relation Officer (CRO) PINA Yose Rizal dan Chief Operating Officer (COO) PINA Bonifacius Prasetyo, mengungkapkan, komitmen pembiayaan infrastruktur pada 2015- 2019 melalui APBN mencapai US$ 148,2 miliar atau 41,3% dari kebutuhan.

Sedangkan dari BUMN mencapai US$ 79,8 miliar (22,2%) dan swasta US$ 131,1 miliar (36,5%). “Pembiayaan infrastruktur tidak mungkin dipenuhi seluruhnya dari APBN atau hanya dari BUMN. Kita perlu swasta, makanya pemerintah terus mendorong swasta untuk masuk, baik melalui kemitraan dengan pemerintah, kemitraan swasta BUMN, maupun kemitraan antarswasta,” ujar dia.

Perekonomian nasional, menurut Ekoputro, akan sulit tumbuh secara inklusif jika tidak didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Faktanya, rasio stok infrastruktur Indonesia masih tertinggal.

Bappenas melalui PINA terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ekonomi yang tumbuh pesat dan merata,” tegas dia.

Ekoputro menjelaskan, pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah masuk pipeline dan difasilitasi PINA mencapai Rp 700 triliun. PINA mendorong pembiayaan menggunakan skema utang dan ekuitas. “Dari nilai proyek Rp 700 triliun, kami menargetkan Rp 84 triliun yang bisa difasilitasi financingnya tahun ini,” tutur dia.

Dia mengemukakan, proyek yang dipilih merupakan proyek yang memiliki aspek kelayakan (feasible), memenuhi persyaratan perbankan (bankable), dan nilai komersial yang menjanjikan. “Nilainya sekitar Rp 700 triliun, terdiri atas 30 proyek. Sekitar 19 proyek dipilih dan siap ditawarkan. Sedangkan 11 sedang proyek sedang disiapkan aspek kelayakannya,” ucap dia.

Pemerintah, kata Ekoputro, menginginkan proyek-proyek PINA menghasilkan manfaat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Itu sebabnya, PINA mendorong proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak secara luas, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, selain proyek infrastruktur transportasi, infrastruktur pertanian, sistem pengelolaan air minum (SPAM), infrastruktur pertanian, dan infrastruktur energi.

“Selain itu, kami memfasilitas proyek-proyek energi terbarukan, perkebunan, dan industri untuk mendukung ketahanan energi nasional, penyediaan tenaga kerja, dan pangan. Proyek proyek tersebut membutuhkan investasi jangka panjang. Karena itu, PINA menjadi fasilitator agar investor, baik dalam maupun luar negeri, tertarik masuk,” tandas dia.

Dia mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menyiapkan proyek pembangunan. Pertama, yaitu dalam memilih proyek yang bakal diminati investor. Kedua, regulasi yang berlaku.

Tahun ini, PINA menargetkan fasilitasi pembiayaan sebesar Rp 84 triliun untuk proyek-proyek strategis nasional khususnya di bidang infrastruktur.
Tahun ini, PINA menargetkan fasilitasi pembiayaan sebesar Rp 84 triliun untuk proyek-proyek strategis nasional khususnya di bidang infrastruktur.

Menurut Ekoputro, pihaknya terus meyakinkan kepada para investor bahwa Indonesia adalah negara yang menjanjikan sebagai tujuan investasi.

Selain merupakan pasar yang sangat potensial karena memiliki populasi yang besar, Indonesia memiliki kondisi makro yang kokoh, dengan laju inflasi cukup rendah, nilai tukar relatif stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten 5% per tahun.

Meski demikian, kata Ekoputro masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menarik investor. “Tantangan terberat adalah masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan kontraproduktif. Karena itulah, kami terus menginventarisasi berbagai tantangan tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah dan dicarikan solusi. Pak Menteri (Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro) sudah menyampaikan hal ini kepada presiden. Presiden sangat concern terhadap hal ini,” ujar dia.

CRO PINA Yose Rizal mencontohkan, sejumlah aturan belum mendukung masuknya investasi ke portofolio dengan underlying asset proyek-proyek infrastruktur. Juga masih ada regulasi yang membatasi masuknya investasi ke ekuitas atau obligasi.

Di sisi lain, COO PINA Bonifacius Prasetyo mengatakan, paradigm investasi di Indonesia harus diubah agar dana-dana institusi bisa diinvestasikan pada proyek-proyek strategis. Selama ini, dana institusi, seperti dana pensiun dan asuransi yang masuk proyek strategis, termasuk proyek infrastruktur, tidak banyak.

“Para investor domestik masih menggunakan pola-pola investasi konvensional. Padahal, proyek-proyek strategis itu return-nya sangat bagus,” tutur dia.

Yose Rizal memperkirakan dana institusi di dalam negeri yang potensial untuk diinvestasikan di proyek-proyek infrastruktur mencapai ribuan triliun rupiah. “Jika itu dimanfaatkan, gap pembiayaan infrastruktur kita bisa diatasi,” ujar dia.

Dia menjelaskan, pemerintah juga mengoptimalkan tujuh pos alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus menyosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemda. Pos pembiayaan tersebut di antaranya pasar modal melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estat (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA), serta Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra).

Yose Rizal menegaskan, jika dilihat secara business to business (B to B), proyek pemeritah ini sangat menarik. Permasalahan utama yang seringkali terjadi yaitu saat penyiapan proyek karena dulu selalu terbiasa ke bank. “Selama ini jenis investasi usaha yang termasuk dalam kelompok greenfield belum memasuki kriteria yang diinginkan bank. Kalau dari awal dikemas dengan baik, proyek bisa dibawa dan investor di pasar bisa memberikan pendanaan tanpa jaminan. Dalam konteks inilah, PINA bertindak sebagai fasilitator,” papar dia.

Proyek PPP

Salah satu proyek infrastruktur. Foto ilustrasi: DEFRIZAL
Salah satu proyek infrastruktur. Foto ilustrasi: DEFRIZAL

Ekoputro Adijayanto juga mengungkapkan, di luar skema PINA, Bappenas mendorong skema kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) serta kombinasi skema PPP dan PINA.

Dia mengungkapkan, saat ini terdapat sembilan proyek infrastruktur skema PPP senilai US$ 4,92 miliar yang sudah masuk fase transaksi. Dari jumlah itu, tiga proyek segera memasuki tahap pemenuhan pembiayaan (financial close), sehingga pada awal tahun depan ditargetkan masuk fase konstruksi.

Ke-9 proyek infrastruktur itu terdiri atas Hang Nadim Airport, Sidoarjo General Hospital, Gorontalo Hospital, South Sumatera Non-Toll Road, Labuan Bajo Airport, Semarang-Demak Toll Road, Makassar-Parepare Railway, Multifunction Satellite, dan Probowangi Toll Road.

Tiga proyek yang segera masuk tahap financial close yaitu Makassar-Parepare Railway, Multifunction Satellite, dan Probowangi Toll Road. “Terhadap ketiga proyek ini sudah dilaksanakan PPP agreement signing. Mudah-mudahan menjelang akhir tahun sudah bisa financial close,” ujar dia.

Eko mengatakan, di luar ketiga proyek yang segera memasuki tahap financial close, tiga proyek masih dalam fase prakualifikasi, yakni Hang Nadim Airport, Sidoarjo General Hospital, Gorontalo Hospital. Sedangkan tiga proyek lainnya dalam fase pengajuan proposal, yaitu South Sumatera Non-Toll Road, Labuan Bajo Airport, Semarang-Demak Toll Road. Ekoputro menambahkan, ke-9 proyek senilai US$ 4,92 miliar itu merupakan bagian dari 67 proyek senilai total US$ 24 miliar dalam PPP Book 2019 dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ke-67 proyek itu termasuk 12 proyek yang sudah masuk fase konstruksi dan empat proyek yang sudah beroperasi.

Ke-12 proyek yang sudah fase konstruksi, menurut Ekoputro, meliputi proyek Manado-Bitung Toll Road, Balikpapan-Samarinda Toll Road, Serpong- Balaraja Toll, Road, Cisumdawu Toll Road, Serang-Panimbang Toll Road, Jakarta-Cikampek South Toll Road, Umbulan Water Supply, Bandar Lampung Water Supply, Nambo Regional Waste Management, Central Java Power Plant, East Palapa Ring, dan West Semarang Water Supply.

“Adapun empat proyek yang sudah beroperasi yaitu West Palapa Ring, Central Palapa Ring, Batang-Semarang Toll Road, serta Pandaan-Malang Toll Road,” tutur dia.

Ekoputro mengakui, banyaknya proyek PPP telah menggugurkan anggapan miring selama ini bahwa proyek-proyek strategis pemerintah, terutama proyek infrastruktur, tak diminati investor, khususnya investor asing. “Ini buktinya, sembilan proyek sudah masuk fase transaksi, 12 proyek masuk fase konstruksi, dan empat sudah operation,” tegas dia.

Dia menjelaskan, di luar Sembilan proyek yang sudah masuk fase transaksi, 12 proyek fase konstruksi, dan empat proyek fase operasi, masih terdapat 16 proyek yang masuk tahap rencana dan 26 proyek dalam tahap persiapan. “Yang masuk planning itu sudah preliminary study. Sedangkan yang masuk persiapan sudah tahap outline business case (OBC) dan final business case (FBC),” papar dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA