Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Desa/PDTT Abdul Halim Iskandar .  Foto: SP/Ruht Semiono

Menteri Desa/PDTT Abdul Halim Iskandar . Foto: SP/Ruht Semiono

Pemerintah Tingkatkan Alokasi BLT Dana Desa Jadi Rp 31,79 Triliun

Arnoldus Kristianus, Jumat, 22 Mei 2020 | 23:02 WIB

JAKARTA, investor.id  - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menambah besaran dan jangka waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sebelumnya alokasi BLT dana desa sebesar Rp 21,19 triliun dengan rincian pemberian Rp 600 ribu per bulan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan ada perubahan alokasi menjadi Rp 31,79 triliun dengan rincian  Rp 600 ribu untuk setiap KPM dalam tiga bulan pertama. Dilanjutkan pemberian BLT sebesar Rp 300 ribu terhadap setiap KPM daam tiga bulan berikutnya. Sehingga total masyarakat mendapatkan Rp 2,7 juta untuk setiap KPM dalam waktu enam bulan, meningkat dari sebelumnya hanya Rp 1,8 juta.

“Upaya ini dalam rangka memberikan keleluasan bagi Pemerintah Desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat, PMK menghapus batasan maksimal pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa,” ucap Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam pernyataan resmi pada Jumat (22/5).

Dalam PMK ini Kemenkeu juga merancang ulang penyaluran BLT dana desa. Mekanisme yang diubah, yaitu dengan mengalihkan persyaratan Peraturan Desa mengenai APBDes sebagai persyaratan penyaluran dana desa tahap I, menjadi persyaratan penyaluran tahap III. Persyaratan penyaluran dana desa tahap I akan menjadi lebih sederhana, yaitu hanya melampirkan peraturan bupati atau wali kota tentang penetapan rincian dana desa atau keputusan bupati atau wali kota mengenai penetapan rincian dana desa dan Surat Kuasa Pemindahbukuan.

Adapun persyaratan penyaluran dana desa tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya, akan dialihkan menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahap III, sehingga penyaluran dana desa tahap II menjadi tanpa persyaratan.

"Penyaluran dana desa tahap I dan tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu dengan besaran 15%, 15% dan 10%," ucap Astera.

Penyaluran dana desa tersebut juga dapat dilakukan 2 kali selama satu bulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu. Pengaturan tersebut lebih cepat dibanding PMK sebelumnya yang hanya dapat dilakukan setiap bulan.

Astera menjelaskan  penyaluran dana desa tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019. Penyaluran dana desa telah terealisasi sebesar Rp20,99 triliun atau 29,48% dari pagu alokasi pada Kamis (30/4). Angka ini menunjukan peningkatan sebesar 195,95% (yoy). Penetapan PMK 50/PMK.07/2020 diharapkan semakin mempercepat penyaluran Dana Desa. Penyaluran Dana Desa pada bulan Mei diperkirakan sebesar Rp11,67 triliun sehingga sampai dengan akhir Mei penyaluran Dana Desa dapat mencapai Rp31,96 triliun atau sama dengan 44,9% dari pagu Dana Desa.

”Pada akhir Juni penyaluran Desa diperkiran sudah mencapai Rp 42,64 triliun atau sama dengan 59,9% dari pagu Dana Desa. Dengan demikian, pada semester I tahun 2020 penyaluran dana eesa dapat melebihi 50% pagu dana desa,” ucap Astera.

Kemenkeu akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)  dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk mendorong dan membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mempercepat penyaluran BLT Desa. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar desa dapat segera menyalurkan BLT Desa untuk membantu penduduk miskin atau tidak mampu dalam rangka menanggulangi dampak Covid -19.

“Percepatan penyaluran Dana Desa tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran Dana penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa,” ucap Astera.

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan dan meminta Bupati dan Walikota agar memberikan kemudahan dalam proess penyaluran termasuk memfasilitasi. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"BLT Dana Desa sudah semakin banyak yang tersalur. Saya sudah berkali-kali mengimbau dan meminta kepada bupati dan wali kota untuk percepatan sinkronisasi supaya kepala desa segera bisa menyalurkan (BLT) Dana Desa," ucap Abdul Halim.

Kemendes PDTT juga mendorong agar pemerintah daerah terus menyalurkan BLT Dana Desa kepada warga desa prasejahtera.

Dia memperingatkan waktu penyaluran tahap pertama semakin pendek karena sebentar lagi akan Lebaran. Abdul Halim menuturkan pihaknya sudah menerbitkan Instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2020 dimana disebutkan  dana desa harus segera disalurkan sebelum lebaran tanpa menunggu pengesahan dari Bupati/Walikota.

“Saya tetap berharap ke Bupati dan Walikota untuk melepas seluruhnya kepada  warga desa. Sehingga aparat desa dapat melakukan pecepatan penyaluran BLT dana desa,” pungkas Abdul Halim.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN