Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: BSTV

Presiden Joko Widodo. Foto: BSTV

Pemerintah Tinjau Ulang Status 30 Bandara Internasional

Kamis, 6 Agustus 2020 | 12:13 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan meninjau kembali status 30 bandar udara (Bandara) internasional di Indonesia. Sebab Indonesia hanya memerlukan sekitar empat bandara internasional yang dapat berperan sebagai pusat lalu lintas udara.

“Saya melihat bahwa airline hub yang kita miliki terlalu banyak dan tidak merata. Jadi, ini agar kita lihat lagi. Saat ini terdapat 30 bandara internasional, apakah diperlukan sebanyak ini?,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Ia mengatakan, di negara-negara lain tidak memiliki bandara internasional sebanyak Indonesia. Apalagi, lanjutnya, 90% lalu lintas udara terpusat hanya di empat bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Juanda (Jawa Timur), dan Kualanamu (Sumatera Utara).

“Kita harus berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi international hub dengan pembagian fungsi sesuai letak geografis dan juga karakteristik wilayahnya,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini terdapat delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub. Kedelapan bandara itu adalah Bandara Ngurah Rai (Bali), Soekarno-Hatta (Jakarta), Kualanamu (Sumatera Utara), Yogyakarta (DI Yogyakarta), Balikpapan (Kalimantan Timur), Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Sam Ratulangi (Sulawesi Utara, dan Juanda (Jawa Timur).

Dikatakan, langkah itu ditempuh pemerintah agar terjadi sebuah lompatan di sektor pariwisata, pengelolaan ekosistem pariwisata, dan pendukungnya, termasuk penerbangan. Hal itu harus harus didesain berdasarkan manajemen yang lebih terintegrasi dan lebih terkonsolidasi dari hulu sampai hilir.

“Ini yang tidak pernah dilakukan, mulai dari manajemen airlines, manajemen bandaranya, manajemen layanan penerbangannya yang tersambung tentu saja dengan manajemen destinasi, tersambung dengan manajemen hotel dan perjalanan dan bahkan sampai kepada manajemen produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN