Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia

Pemerintah Yakini Investasi dari Tiongkok Tetap Tumbuh

Arnold Kristianus, Kamis, 9 Januari 2020 | 21:04 WIB

JAKARTA, investor.id - Meskipun hubungan Indonesia dan Tiongkok sedang kurang harmonis karena permasalahan batas wilayah di perairan Natuna, pemerintah meyakini pertumbuhan investasi tetap meningkat. Di tengah perlambatan ekonomi global pemerintah terus mendorong investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

“Kita bicara investasi aja. dan sampai sekarang belum ada gejolak yg menyatakan akibat perselisihan natuna kemudian investasi china menurunkan niatnya masih stabil aja,” ucap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1).

Bahlil mengatakan bahwa permasalahan Natuna dengan kondisi investasi merupakan hal yang berbeda. Jika terjadi pelanggaran kedaulatan pemerintah akan bertindak sesuai dengan regulasi yang ada. Baik itu melalui aparat keamanan maupun penyelesaian secara diplomasi antara kedua negara.        

“Investasi tidak berhubungan dengan kedaulatan negara. Tidak ada dalam satu klasul negosiasi investasi itu kalau kita lakukan investasi, boleh kamu ganggu negara saya atau saya ganggu negara kamu,” ucap Bahlil.

Ia meyakini potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini akan jauh lebih baik. Termsuk investasi Tiongkok di Indonesia Selama 5 tahun terakhir (2014-Q3 2019), investasi RRT merupakan sumber investasi terbesar ke-3 di Indonesia, setelah Singapura dan Jepang, dengan total realisasi investasi sebesar US$ 13,1 miliar. BKPM juga terus mendorong agar investasi asing yang masuk bisa melibatkan sebanyak mungkin pengusaha sampai tenaga kerja lokal.

“Jadi setiap investasi sekarang diarahkan pada penciptaan lapangan  kerja. Boleh berinvestasi tetapi harus memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal.   Harus ada azas kebersamaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak” ucap Bahlil.

Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan wilayah Perairan Natuna tidak bisa dinegosiasikan sebab menjadi kedaulatan Indonesia.

 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

"Itu tentu mengikat kepada Perjanjian Juanda dan UNCLOS. Jadi itu kedaulatan kita, non negotiable," ucap  Airlangga saat ditemui di Kantornya pada Rabu (8/1) malam.

Saat ditanya mengenai  dampak ekonomi dari permasalahan Natuan Airlangga mengatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan imbas yang ditimbulkan, termasuk rencana investasi dari Tiongkok.

"Kita lihat saja dalam proses di BKPM ada beberapa yang udah mengajukan. Kami lihat perkembangannya," pungkas Airlangga.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN