Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Pemerintah-BI Jalankan Skema Burden Sharing untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Senin, 6 Juli 2020 | 21:24 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) akan menjalankan skema berbagi beban atau Burden Sharing. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),

Skema ini akan diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kedua antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Deputi Gubernur BI.

“Seluruh burden sharing ini kami lakukan dengan memperhatikan kredibilitas dan integritas dari pengelolaan fiskal, moneter, dan perekonomian secara keseluruhan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam  Konferensi Pers  secara virtual pada Senin (6/7).

Ia mengatakan dalam burden sharing yang disepakati pihaknya mengidentifikasi beban penangan Covid-19 yang terbagi dalam beberapa kategori. Pertama belanja untuk kebutuhan publik (public goods). Dimana di dalamnya berisi tentang belanja di bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan padat karya sektoral pemerintah daerah Rp 106,11 triliun.Ketiga belanja ini membutuhkan biaya Rp 397,56 triliun.

BI dan Kementerian Keuangan sudah menyetujui bahwa untuk belanja kategori tersebut akan diterbitkan surat berharga negara yang langsung dibeli BI. Dengan suku bunga acuan BI sebesar reverse repo rate dan suku bunga BI itu akan ditanggung BI seluruhnya.

“Sehingga beban bunga bagi pemerintah untuk SBN khusus yang diterbitkan dengan private placement untuk pemerintah 0, BI sebesar reverse repo rate. SBN ini tetap bersifat  tradable dan marketable,” tutur Sri Mulyani.

Kedua untuk kategori belanja yang bersifat dukungan dunia usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  dibutuhkan biaya sebesar Rp 123,46 triliun. Untuk belanja sektor ini maka burden sharing dari sisi bunga adalah pemerintah akan menerbitkan SBN di pasar. Tetapi dalam hal ini dan karena SBN diterbitkan di pasar tradable dan marketable maka pemerintah dan bi sepakat bahwa suku bunga pasar akan terbagi dua.  BI akan menanggung sebesar suku bunga dari perbedaan suku bunga pasar sampai dengan 1% di bawah reverse repo rate.

“Pemerintah menanggung suku bunganya adalah 1% di bawah reverse repo rate, BI menanggung bunganya antara 1% di bawah reverse repo rate hingga market rate-nya,” ucapnya.

Sedangkan untuk belanja lain menyangkut insentif lainnya yaitu menyangkut insentif usaha serta belanja-belanja komitmen pemerintah lain sebesar Rp 328,87 triliun maka pemerintah akan menerbitkan SBN melalui mekanisme pasar dan seluruh suku bunga ditanggung pemerintah. Dalam hal ini dari sisi suku bunga tidak ada burden sharing dengan  BI untuk kategori ketiga.

“Dalam hal ini kami tetap akan menjaga integritas dari mekanisme pasar. Dimana khusus untuk yang merupakan surat berharga yang diisue oleh pemerintah dan langsung dibeli BI Ini disebut debt monetization khusus public goods,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN