Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu contoh rumah subsidi. Foto: PUPR

Salah satu contoh rumah subsidi. Foto: PUPR

Pencairan Dana Tambahan Kuota FLPP Harus Sesuai Prosedur

Imam Mudzakir, Rabu, 18 September 2019 | 21:41 WIB

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo akan menambah kuota dana subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebesar Rp8,6 triliun atau setara dengan 80 ribu unit rumah subsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pencairan dana tersebut akan dilakukan sesuai prosedur.

Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Properti, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada anggaran APBN dana FLPP bersifat bergulir dan merupakan anggaran penanaman modal dalam bentuk injeksi. Sehingga untuk penambahannya harus mengikuti prosedur yang ada.

Meskipun Presiden Jokowi meminta dana ini bisa cepat digulirkan. Tetapi belum bisa memastikan berapa dana tambahan yang akan digulirkan untuk FLPP. “Saya akan sampaikan kepada Presiden langkah apa yang dilakukan selanjutnya,” kata Sri Mulyani.

Tahun ini anggaran untuk FLPP sebesar Rp 5,2 triliun untuk subsidi 68 ribu unit rumah dari APBN telah habis pada Agustus lalu. Sehingga dibutuhkan dana tambahan, karena banyak pasokan rumah yang sudah siap, tidak bisa dilakukan KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

"Prosedurnya, presiden minta dibuat cepat. Semoga yang sudah dibangun dan akan terserap dan selesai, bisa dilaporkan sampai Desember, karena Januari sudah masuk anggaran baru nantinya,” ujar Sri Mulyani.

Dalam Rakor Kadin Bidang properti, masalah kuota FLPP ini masih menjadi pembahasan dan topik utama. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo menyatakan, kuota bantuan subsidi rumah yang disalurkan pemerintah bagi MBR semakin menipis.

Berdasarkan Data Kementerian PUPR, pemerintah menganggarkan Rp 7,1 triliun untuk target pembangunan 68.858 unit rumah MBR. Sampai Agustus 2019, anggaran ini diperkirakan sudah terserap sebesar Rp 5 triliun-an untuk 53.355 unit rumah atau 77,5%.

“Bila tidak ada penambahan dana subsidi, maka proyek pembangunan satu juta rumah yang digencarkan pemerintah bisa terhambat dan berdampak pada industri properti secara keseluruhan,” kata Hendro.

Kadin Indonesia, lanjut dia, bersama para pengembang meminta pemerintah menyalurkan kuota tambahan bantuan subsidi  untuk pembiayaan pembangunan perumahan rakyat kecil. Hal ini diperlukan guna menjaga stabilitas industri properti di Indonesia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA