Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

SEPTEMBER, PEMERINTAH INJEKSI DANA TAHAP KEDUA KE HIMBARA

Pencairan Stimulus Ekonomi Membaik

Triyan Pangastuti/Nida Sahara, Selasa, 30 Juni 2020 | 11:00 WIB

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kekesalan Presiden Joko Widodo tentang lemahnya penanganan Covid-19, termasuk lambannya pencairan stimulus ekonomi. Menkeu berkomitmen membenahi dan mempercepat pencairan anggaran stimulus ekonomi dan berjanji untuk bekerja lebih keras lagi. Hasilnya sudah terbukti, realisasi pencairan stimulus ekonomi pun membaik.

Menteri Keuangan mengatakan, saat ini pemerintah terus membenahi dan mempercepat kinerja pencairan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

“Kita kerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih baik, itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Realisasi pencairan stimulus PEN
Realisasi pencairan stimulus PEN

Menurut dia, Covid-19 telah menimbulkan krisis cukup dalam, sehingga penanganannya perlu dipercepat. “Jadi memang yang diinstruksikan beliau itu bagus untuk kita semua, sehingga ada sense of crisis,” tegasnya.

Sebelumnya, saat memimpin rapat kabinet paripurna pada Kamis (18/6), Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya tentang lambannya kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Joko Widodo. Sumber: BSTV
Joko Widodo. Sumber: BSTV

Pada akhir pengarahannya kepada para menteri dan pimpinan lembaga, Presiden melontarkan soal perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu tindakan luar biasa yang akan dilakukan menyikapi situasi yang dihadapi.

Kemarahan Presiden terlihat pada tayangan video berdurasi 10 menit, yang baru diunggah pada Minggu (28/6) oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara, di akun resmi Youtube Sekretariat Presiden. Jokowi mengatakan, suasana tiga bulan terakhir ini adalah suasana krisis akibat merebaknya pandemi

Covid-19. Namun, dia melihat belum ada pandangan yang sama dalam diri para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan lainnya dalam menghadapi situasi yang sedang krisis.

Kekecewaan Presiden kembali dilontarkan saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang percepatan penanganan dampak pandemic Covid-19 di Istana Merdeka, Senin (29/6).

Pencairan Membaik

Proses penempatan uang negara
Proses penempatan uang negara

Komitmen Menkeu untuk mempercepat pencairan anggaran stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 695,2 triliun telah membuahkan hasil.

Dia menyebutkan, realisasi stimulus untuk penanganan kesehatan yang pada 16 Juni lalu baru 1,54% dari plafon Rp 87,55 triliun, per 29 Juni kemarin sudah naik menjadi 4,68%.

Sri Mulyani mengakui, penyaluran stimulus kesehatan masih terkendala oleh proses administrasi dan verifikasi yang rigid. Untuk klaim biaya perawatan pasien, kata dia, tingkat verifikasi yang belum diproses di rumah sakit masih tinggi.

Realisasi stimulus perlindungan sosial sudah terealisasi 34,06% atau setara dengan Rp 69,44 triliun dari total alokasi sebesar Rp 203,90 triliun. Hal itu membaik disbanding periode 16 Juni lalu yang masih 28,63%.

Lonjakan cukup tajam terjadi pada realisasi insentif untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai 22,74% atau setara Rp 34,24 triliun, dari total bujet sebesar Rp 123,46 triliun. Persentase ini membaik dibanding 16 Juni yang hanya sebesar 0,06%.

Kinerja bank BUMN
Kinerja bank BUMN

Sedangkan serapan untuk dana sektoral dan pemda terealisasi 4,01% (setara Rp 4,25 triliun) dari plafon sebesar Rp 106,11 triliun. Level itu meningkat dibanding sebelumnya, 3,65%. Yang masih memprihatinkan adalah insentif pembiayaan korporasi yang tetap di level nol persen atau sama sekali belum terimplementasikan.

Kemudian insentif usaha dalam bentuk perpajakan sudah dicairkan sebanyak 10,14% atau Rp 12,30 triliun dari total anggaran Rp 120,61 triliun. Angka tersebut membaik dibanding realisasi posisi 16 Juni sebesar 6,8%. (hg)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN