Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
e-commerce. Foto ilustrasi: IST

e-commerce. Foto ilustrasi: IST

MARAK MELALUI E-COMMERCE

Penerapan Pajak dan Bea Masuk untuk Kendalikan Impor Dikaji

Triyan Pangastuti, Kamis, 18 Juli 2019 | 11:20 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema aturan untuk memitigasi membanjirnya produk impor yang ditransaksikan melalui pemesanan perdagangan secara online atau e-commerce. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya untuk mencipatkan iklim usaha yang seimbang terkait barang lokal dan barang impor.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, saat ini tengah dicari skema perpajakan atau melalui peraturan bea masuk memitigasi maraknya barang impor yang dipesan secara online.

“Bisa perpajakan, bisa bea masuk, bisa saja nanti. Nah, itu nanti kita minta menyiapkan. Jadi, jangan sampe kita kebanjiran barang langsung-langsung gitu saja,” kata dia, usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/7).

Ia menyebutkan, penyiapan aturan diperlukan sebagai rambu-rambu, untuk mengantisipasi barang-barang impor yang masuk kedalam negeri. Pasalnya, tren barang impor melalui e-commerce memiliki kecenderungan meningkat dan belum bisa dikontrol.

Namun, untuk saat ini pemerintah masih harus mengumpulkan data secara konkret untuk melihat volume peningkatan barang impor serta memperlajari aturan dari negara-negara lain. Hal ini guna mendorong kesetaraan persaingan antara barang impor dan barang dalam negeri atau level playing field.

Di sisi lain, Tjahya menilai, perdagangan lintas batas negara legal asalkan mengikuti aturan di negara lain yang menyangkut ekspor-impor. Meski demikian, jika berdasarkan data yang dimiliki pemerintah saat ini, barang impor yang masuk lewat marketplace tidak lebih dari 5% dari total seluruh transaksi e-commerce di Indonesia.

Ia menegaskan, platform e-commerce juga harus bersedia menyiapkan data volume barang impor yang diperdagangkan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Prambudi mengatakan, ada aturan yang harus disempurnakan agar ada kesetaraan antara usaha konvensional dan digital, salah satunya dari sektor perpajakan. Namun, ha l ini masih harus dibicarakan secara teknis.

"Intinya kita ingin level playing field sama untuk semua pihak. dari pemain domestik maupun pemain e-commerce dan tradisional. Soal level playing field ini akan kita bicarakan lebih teknis," kata Heru.

Untuk penguatan sistem transaksi ecommerce yang dilakukan secara lintas batas, harus mendengarkan masukkan dari berbagai pelaku usaha seperti pelaku e-commerce, ritel, dan kemudian pihak-pihak yang terkait dengan perdagangan, perindustrian dan Kominfo.

“Itu kami akan coba mendengarkan masukkan-masukkan. Tadi juga ada asosiasi dan pihak terkait untuk duduk bersama. Jadi yang akan kami undang semua unsur pemain ritel, e-commerce platform dalam negeri dan paltform luar negeri” tuturnya.

Untuk saat ini, kata Heru, pemerintah akan berupaya menciptakan keseteraan antara produk barang nasional dan produk barang luar negeri, sehingga harus memperhatikan sisi produksi nasional.

Ia tak menampik bahwa masyarakat Indonesia hingga saat ini masih membutuhkan beberapa produk yang berasal dari luar negeri. Hanya saja, pengaturan lintas batas ini harus dikuatkan agar tidak menggerus produk yang sama dari dalam negeri. "Bagaimana pemerintah bisa menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan tadi," jelas dia.

Untuk data transaksi, bakal memperkuat kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, lantaran barang impor tetap memiliki kewajiban pabean yang harus disetorkan kepada negara. Hal itu sekaligus demi mendorong iklim persaingan usaha yang setara.

"Intinya, kami ingin level playing field di antara semua pihak dari pemain e-commerce, domestik, dan tradisional. Kita harus perhatikan produksi nasional, walaupun tidak bisa dihindari beberapa konsumen memerlukan produk luar negeri," kata Heru.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA