Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sumber: BSTV

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sumber: BSTV

Penerapan UU HPP akan Tingkatkan Penerimaan Negara hingga Rp 140 Triliun

Kamis, 7 Oktober 2021 | 23:59 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan menyatakan dengan adanya Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 140 triliun di tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 akan terjadi kenaikan penerimaan negara hingga Rp 150 triliun. Hal ini juga akan berdampak pada kenaikan rasio perpajakan.

“Beberapa peraturan akan dimulai pada tahun 2022 seperti   PPN (Pajak Penghasilan) mulai 1 April 2022 . Begitu juga kebijakan PPH (Pajak Penghasilan ) yang mulai diberlakukan pada tahun 2022. Kami melihat banyak potensi, di tahun 2022 mungkin mencapai Rp 140 triliun,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers pada Kamis (7/10) malam.

Tanpa adanya reformasi dan UU HPP maka rasio perpajakan akan stagnan di kisaran 8,4% sampai 8,6% PDB. Dengan adanya reformasi dan implementasi UU HPP, maka tax ratio diperkirakan mencapai 9,22% PDB pada tahun 2022) dan 10,12% pada tahun 2025. Namun untuk mencapai ini tetap memerlukan kerja keras dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Teman-teman yang ada di DJP harus bekerja lebih keras mengcover bidang-bidang yang selama ini menjadi sumber dari penerimaan pajak,” ucap Suahasil.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan  dengan adanya UU HPP diharapkan  basis perpajakan indonesia menjadi lebih kuat dan luas namun tetap adil dan berpihak pada kelompok yang tidak mampu. Rasio perpajakn diharapkan meningkat seiring pemulihan ekonomi dan dengan adanya UU HPP ini.

“Untuk tahun 2022 minimal Rp 130 triliun akan ada tambahan pendapatan dan ada kenaikan tax ratio ke 9,22% dari PDB,” ucap Sri Mulyani.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN