Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Penerima Bertambah, Dana Insentif Perpajakan Naik Jadi Rp 123,01 Triliun

Triyan Pangastuti, (elgor)  Senin, 18 Mei 2020 | 19:46 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada perluasan insentif perpajakan kepada dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19 menjadi Rp 123,01 triliun.

Anggaran ini naik sebesar Rp 60  triliun dari nominal yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 63,01  triliun. Dengan adanya revisi insentif perpajakan ini, maka akan ada cakupan wajib pajak penerima insentif yang diperluas.

Estimasi tersebut sebagaimana bertambahnya Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan perubahan dari PMK 23/2020.

Rinciannya, untuk PPh Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah naik menjadi Rp25,66 triliun.

Sebabnya sasaran wajib pajaknya bertambah menjadi 1.062 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), kawasan berikat.

Menurutnya kenaikan wajib pajak yang menerima insentif, maka ada tambahan dana yang harus dikucurkan pemerintah. Pasalnya jika dalam  PMK No. 23 Tahun 2020 yang hanya menghabiskan Rp8,6 triliun demi mencangkup 440 KLU sektor manufaktur dan KITE.

Ia mengatakan untuk PPh final UMKM kini ditanggung pemerintah mendapatkan total insentif mencapai Rp2,4 triliun untuk WP yang memiliki pendapatan bruto sesuai PP No 23 Tahun 2018.

Selain itu, untuk pembebasan PPh Pasal 22 Impor, atau pajak penghasilan dalam rangka impor juga diperluas bagi WP di 431 KLU, KITE, dan kawasan berikat dari sebelumnya hanya 102 KLU dan KITE. Total anggarannya mencapai Rp14,75 triliun naik dari sebelumnya Rp8,15 triliun

Kemudian untuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% juga diperluas bagi 846 KLU, WP KITE, dan kawasan berikat padahal sebelumnya hanya 102 KLU dan KITE. Nilai insentif mencapai Rp14,4 triliun dari sebelumnya hanya Rp4,2 triliun.

Tak hanya itu, untuk restitusi pajak PPN senilai Rp 5,8 triliun yang mencakup  WP di 431 KLU, KITE, dan kawasan berikat dari sebelumnya hanya 102 KLU dan KITE.

Masih dalam lingkup itu, pemerintah juga memasukan insentif penurunan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan dari 25 menjadi 22% dengan nilai total insentif Rp20 triliun.

Pasalnya ketentuan penurunan tarif PPh Badan sudah tertuang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 serta Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Sistem Keuangan.

Kemudian Kemenkeu juga menganggarkan tambahan PPh 21 DTP sebesar Rp 14 triliun untuk antisipasi perluasan stimulus serta cadangan stimulus lainnya sebesar Rp26 triliun.

Sri Mulyani mengatakan bahwa tambahan cadangan insentif bertujuan untuk antisipasi stimulus dan perubahan jangka waktu dari pembebasan insentif.

“Total insentif perpajakan yang diberikan ke dunia usaha baik UMKM  dan korporasi  yang hadapi dampak Covid-19 hingga sebesar Rp 123,01 triliun.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN