Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pidato Presiden tentang RAPBN 2021 dan Nota keuangan, Jumat (14/8/2020). Sumber: BSTV

Pidato Presiden tentang RAPBN 2021 dan Nota keuangan, Jumat (14/8/2020). Sumber: BSTV

Penerimaan Perpajakan 2021 Ditargetkan Naik Jadi Rp 1.481,9 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2020 | 15:27 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah menargetkan pendapatan perpajakan pada 2021 mencapai Rp 1.481,9 triliun. Target penerimaan perpajakan tersebut naik 5,5% jika dibandingkan target perpajakan tahun ini berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp 1.404,5 triliun.

"Untuk mendanai kegiatan pembangunan 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 293,5 triliun," ujar Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Untuk sisi perpajakan, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial.

"Selain itu, penerapan Omnibus Law Perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, serta memacu transformasi ekonomi," kata Presiden Jokowi.

Dari sisi cukai, pemerintah akan melakukan pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif. Pada 2021, langkah untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas.

"Di samping itu, perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi," ujarnya.

 

 

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN