Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda.

Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda.

Pengamat Minta Simplifikasi Cukai 2021 Dikaji Kembali

Senin, 3 Agustus 2020 | 21:48 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Rencana Penerapan SImplifikasi Penarikan Cukai  tahun 2021 mendatang, dianggap merugikan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Selain akan mengurangi pendapatan negara dari cukai itu sendiri. Karena itu, kebijakan tersebut harus dikaji kembali

“Jika simplifikasi cukai dapat mematikan industri rokok nasional dan Jika dengan cara yang lama, target penerimaan negara dari cukai rokok, tetap terpenuhi, menurut saya pemerintah sebaiknya tidak perlu melakukan simplifikasi atau penyederhanaan penarikan cukai, dari 10 tier menjadi 3 tier. Tetap pakai yang selama ini sudah berjalan dengan baik, ” papar Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda.

Dalam kondisi resesi ekonomi seperti  saat ini, lanjut dia, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menyediakan lapangan kerja.

Jika pemerintah belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan pengganti bagi jutaan tenaga kerja industri rokok, namun sudah mematikan industri hasil tembakau, pasti akan mendapatkan protes bertubi tubi dari jutaan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Karena itu, RPJMN yang meniadakan industri hasil tembakau tidak mungkin dapat dilaksanakan.

“Memangnya sudah ada industri pengganti yang dapat menyerap jutaan tenaga kerja industri rokok juga memberikan pemasukan ratusan triliunan rupiah bagi negara?  Jika belum ada, jangan mematikan  industri hasil tembakau nasional. Industri hasil tembakau nasional yang bernilai strategis harus dilindungi, ” pesan Guru Besar Ekonomi yang menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi terkemuka di Jerman ini.

Chandra Fajri Ananda sendiri yakin Presiden Jokowi memiliki kepedulian dan perhatian terhadap keberlangsaungan dan keberadaan industri hasil tembakau nasional.

Pengurus  Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Sahmihudin mengatakan, gara gara kenaikan cukai sangat tinggi tahun 2019 lalu, tembakau petani  banyak yang tidak terserap oleh industri . Kondisi yang mengkhawatirkan akan terjadi apabila pemerintah menerapkan simplifikasi penarikan cukai  tahun 2021 akan menyebabkan banyak pabrik rokok berguguran.

Lebih lanjut, Ketua APTI Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjelaskan, jika simplifikasi diterapkan, pabrik rokok kelas menengah dan kecil yang selama ini memproduksi rokok kretek akan mati, karena harus membayar cukai yang jauh lebih mahal dari yang biasa dia bayar selama ini.

“Yang rugi adalah petani tembakau nasional, buruh industri rokok dan juga pemerintah, karena akan kehilangan sumber pendapatan dari pajak dan cukai rokok,” papar Sahmihudin.

RPJMN Harus Melindungi

Lebih lanjut Sahmihudin menjelaskan, bergugurannya perusahaan atau pabrik rokok menengah dan kecil  ditambah lagi oleh kenaikan cukai rokok setiap tahun membuat harga rokok menjadi sangat mahal.

“Jangan berharap pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang banyak dari cukai yang sudah disimplifikasi. Justru dengan simplifikasi, apabila pabrik pabrik rokok pada tutup, hanya tersisa tiga. Sementara masyarakat beralih ke rokok illegal atau rokok murah. Pendapatan pemerintah dari cukai  akan berkurang drastis. Pemerintah jelas rugi,” papar Sahmihudin berkalkulasi.

Lebih lanjut, Sahmihudin memaparkan, Jika pemerintah menaikan cukai dan memberlakukan simplifikasi dengan alasan melindungi  kesehatan masyarakat. Alasan tersebut tidak tepat. 

“Jangan beralasan melakukan simplifikasi dan kenaikan cukai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Masih banyak makanan dan minuman yang merusak kesehatan masyarakat, itu juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sebaliknya, rokok elektrik yang lebih membahayakan kesehatan para perokoknya, harus mendapat perhatian pemerintah,” papar Sahmihudin.

Menurut Sahmihudin, jika rencana kenaikan dan penerapan simplifikasi penarikan cukai  yang akan diterapkan tahun 2021 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bertujuan mematikan industri rokok nasional, maka RPJMN tersebut harus dicabut. Diiganti dengan RPJMN yang melindungi industri rokok nasional.

 

 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN