Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono

Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono

Pengamat Sarankan Pentingnya Intervensi Rantai Pasok dan Jalur Distribusi Minyak Goreng Melalui Bulog

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:52 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono memberikan solusi soal penurunan harga minyak goreng.

Menurut dia, langkah terbaik yang seharusnya dilakukan adalah mengintervensi rantai pasok dan jalur distribusi minyak goreng domestik, yaitu dengan cara menugaskan Bulog untuk melakukan pengadaan minyak goreng secara langsung ke pabrik-pabrik minyak goreng, dan menyalurkannya langsung ke seluruh Tanah Air.

Bulog memiliki kapasitas dan pengalaman menyalurkan komoditas penting bagi masyarakat ke penjuru Tanah Air, terutama bagi rakyat miskin seperti beras. Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah hanya memastikan dana pungutan ekspor di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tersalur dengan cepat ke Bulog.

“Bulog harus didukung dengan pembiayaan yang memadai, untuk membeli minyak goreng dari pabrik dengan harga pasar dan menyalurkan ke masyarakat dengan harga subsidi,” kata Yusuf kepada Investo Daily di Jakarta, Jumat (20/5)

Ilustrasi sawit
Ilustrasi sawit

Dana windfall, kata dia, pungutan ekspor sawit harus dipastikan diprioritaskan untuk subsidi minyak goreng oleh Bulog ini, bukan diprioritaskan untuk subsidi biodiesel.

“Dana pungutan ekspor ini harus terus dikucurkan untuk subsidi minyak goreng hingga pasokan minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter tercapai dan tersedia merata di seluruh Tanah Air,” katanya.

Berdampak Besar

Yusuf mengatakan, sejak awal telah mengingatkan bahwa larangan ekspor Crude Palm Oil atau CPO ini akan berdampak sangat besar dan merugikan banyak pihak.

Sebab, CPO dan produk turunan-nya adalah salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia, yang mempengaruhi perekonomian dalam skala luas, tidak hanya usaha besar yang akan tertekan, namun juga ekonomi rakyat seperti petani kebun sawit skala kecil.

“Kita menyesalkan pembuatan kebijakan yang terlihat emosional dan terburu-buru. Kebijakan publik haruslah didasarkan pada rasionalitas dan pertimbangan yang komprehensif, tidak sekedar pelampiasan kekesalan sekaligus upaya memulihkan kewibawaan pemerintah karena dalam 6 bulan ini gagal mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng,” katanya .

Sejak krisis minyak goreng mencuat, sambung dia, pemerintah telah berkali-kali bongkar pasang kebijakan. Puncaknya adalah pelarangan ekspor CPO ini, yang terlihat reaktif, tanpa kesiapan implementasi yang matang dan tidak memperhitungkan dampak negatifnya.

"Ibarat perang, pelarangan ekspor CPO ini merugikan semua pihak, tidak ada yang untung. Negara dan pelaku usaha rugi, terutama petani sawit skala kecil, dan masyarakat juga tidak dapat manfaat karena harga minyak goreng tetap tinggi,” katanya

Fokus Windfall

Terkait kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, dia berpendapat kebijakan itu tidak tepat. “Kebijakan DMO sudah pernah dicoba dan gagal. Sebaiknya pemerintah tidak lagi berspekulasi dan bermain-main dengan kebijakan yang mempertaruhkan nasib ratusan juta rakyat,” kata Yusuf.

Dia menyarankan sebaiknya pemerintah berfokus untuk mendapatkan windfall dari lonjakan harga CPO internasional dengan menaikkan bea keluar dan pungutan ekspor.

Sebelum kebijakan pelarangan ekspor, sambung dia, pemerintah sebenarnya telah bergerak ke arah peningkatan bea keluar dan pungutan ekspor. Namun kurang progresif, terutama untuk produk turunan CPO.

Selain itu, masalah utama adalah dana pungutan ekspor tidak masuk APBN, namun dikelola BPDPKS, dan alokasinya 80% untuk subsidi biodiesel.

"Seharusnya dana windfall ekspor CPO digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu subsidi minyak goreng sawit untuk masyarakat dan subsidi pengembangan perkebunan sawit rakyat. Pengelolaan dana pungutan ekspor sawit oleh BPDPKS harus direformasi, dan sebaiknya dikembalikan ke mekanisme APBN agar lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

Ilustrasi perkebunan sawit. ( Foto: Istimewa )
Ilustrasi perkebunan sawit. ( Foto: Istimewa )

Lebih lanjut dia mengatakan, lebih banyak pabrik minyak goreng yang memiliki perkebunan sawit dan pasokan CPO sendiri. Hal ini karena 80% bahan baku minyak goreng adalah CPO, sehingga integrasi vertikal menjadi bentuk usaha yang efisien dan sangat menguntungkan.

Integrasi vertikal di industri minyak goreng ini ditandai oleh eksistensi pemain besar di hulu (perkebunan sawit) yang juga merupakan pemain besar di hilir (minyak goreng), bahkan kini juga di biodiesel.

Ini juga menjelaskan mengapa sebagian besar pabrik minyak goreng berlokasi di Jawa meskipun sangat bergantung pada CPO dan sawit yang umumnya ada di Sumatera dan Kalimantan. Pabrik minyak goreng di Jawa tidak takut kekurangan pasokan CPO karena pemiliknya sama.

Pabrik minyak goreng berhenti membeli CPO sejak adanya pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya karena sekitar 40% hasil produksi minyak goreng domestik selama ini di ekspor.

Terlebih dengan permintaan domestik yang melemah karena tingginya harga jual minyak goreng. Tidak heran jika pabrik minyak goreng menurunkan kapasitas produksinya dan menurunkan permintaan terhadap CPO. Di sisi lain, pasokan CPO menjadi berlimpah dengan pelarangan ekspor. Akibatnya pabrik minyak sawit berhenti membeli Tandan Buah Segar atau TBS dari petani.

Pada kesempatan itu, dia menilai asing dan afiliasinya punya porsi besar dalam industri CPO di Tanah Air.

“Jika asing menguasai 40% produksi CPO tentu itu adalah sangat signifikan, dan akan mempengaruhi stabilitas harga minyak goreng domestik,” tegasnya.

Produksi CPO selama ini sekitar 70-80% ditujukan untuk ekspor, dengan rantai pasok sawit hingga negara tujuan ekspor, secara umum adalah kelapa sawit (TBS) dari perkebunan negara, swasta maupun perkebunan rakyat dipasok ke para pedagang pengepul besar, untuk kemudian disalurkan ke pabrik pengolahan CPO dan produk turunan lainnya seperti RPO dan RBD palm olein.

Pabrik pengolahan CPO ini kemudian memasok ke domestik, yaitu pabrik minyak goreng domestik dan biodiesel, serta sebagian besar ke luar negeri, yaitu ekspor. Sebagian produksi minyak goreng domestik, sekitar 40%, juga di ekspor. Pemilik perkebunan besar pada umumnya memiliki pabrik pengolahan CPO sendiri, juga sebagai eksportir dan juga memiliki pabrik minyak goreng dan bahkan sekaligus produsen biodiesel.

Dengan kekuatan kapital besar, mereka melakukan integrasi vertikal, sehingga rantai pasok dari hulu hingga hilir dikuasai seluruhnya.

“Investor asing pemilik perkebunan sawit tentu berkepentingan mengamankan pasokan sawit untuk pasar luar negeri mereka, sehingga prioritas mereka adalah ekspor, terlebih ketika harga CPO di pasar internasional adalah tinggi,” katanya. 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

BAGIKAN