Pengamat: UU Cipta Kerja Atasi Banyak Masalah di Sektor Pertambangan

JAKARTA, investor.id – Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan kembali UU Mineral Batubara dinilai akan memberikan kepastian yang lebih besar di sektor pertambangan. Salah satunya yakni memungkinkan adanya pemberian royalti 0% bagi pelaku usaha yang meningkatkan nilai tambah batubara (hilirisasi).

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menegaskan, kehadiran UU Cipta Kerja sangat positif untuk pemulihan ekonomi, terutama dalam hal pertambangan. Melalui UU Cipta Kerja, negara dapat mengatasi banyak masalah dalam pertambangan, terutama terkait macetnya hilirisasi saat ini.

"Kondisi ini (masalah dalam pertambangan) perlu diatasi dan UU Cipta Kerja diletakkan untuk mengubahnya. UU ini memberikan kepastian yang lebih besar di sektor pertambangan," tegas Ketua Singgih di Jakarta, Kamis (26/11).

Menurut dia, hilirisasi mampu mempercepat batubara sebagai economic booster dibandingkan saat ini sebatas revenue driver. Singgih meyakini, hal ini juga dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kebumen Muhammad Faukhan. Menurut dia, selain sebagai satu terobosan dalam hukum, UU Cipta Kerja pun memiliki dampak positif.

Dia mencontohkan, harga saham batu bara dalam sepuluh tahun terakhir mempunyai pola khas, yakni ada saat-saat tertentu harga saham bisa menanjak naik. Dengan demikian, lanjutnya, UU Cipta Kerja dapat membuat harga saham batubara naik karena perbaruan regulasi dan tentunya memberikan peluang bagi pengusaha untuk menikmatinya.

"Namun, tetap perlu adanya sinergitas antara pemerintah, korporat, dan ilmuwan yang membuat pertambangan menjadi ramah lingkungan dan berdampak signifikan terhadap ekonomi," tegas dia.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Berita Terkait

UU Cipta Kerja Berikan Pendampingan dan Perlindungan ke Pelaku Usaha

HIPMI: Implementasi UU Cipta Kerja Kunci Terserapnya Bonus Demografi

Tiongkok akan Luncurkan Skema Perdagangan Emisi Karbon

Guru Besar IPB: UU Cipta Kerja Mereformasi Benang Kusut Regulasi Perizinan