Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suahasil Nasara.

Suahasil Nasara.

Pengelolaan Dana Otsus Papua Perlu Didesain Kembali

Arnoldus Kristianus, Rabu, 26 Februari 2020 | 13:15 WIB

JAKARTA, invertor.id - Pemerintah menilai, dana otonomi khusus (otsus) yang disalurkan ke Provinsi Papua dan Papua barat belum digunakan secara optimal. Hal ini terlihat dari indikator seperti pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang belum berjalan sesuai target.  Sehingga, pengelolaan dana otsus Papua dan Papua Barat perlu didesain kembali.

Catatan Kementerian Keuangan menunjukan total yang dicairkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 126,99 triliun. Total dana otsus yang diterima oleh Papua sebesar Rp 93,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 33,94 triliun. Total dana itu sudah dicairkan pada rentang 2002 sampai 2020.

“Kami merasa penggunaan dana otsus belum optimal dalam meningkatkan layanan publik di Papua dan Papua Barat bila dibandingkan dengan daerah yang tidak menerima dana otsus,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat rapat dengan Komite I DPD di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/2).

Ia mengatakan, dana otsus belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua terlihat dari beberapa indikator yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, alokasi untuk sektor pendidikan, bagi Papua hanya sebesar 25,4% atau masih di bawah ketentuan sebesar 30%, untuk Papua Barat sebesar 25,1% atau sesuai Peraturan Gubernur sebesar 20 sampai 30%.

Sementara di bidang kesehatan, Papua mengalokasikan dana otsus hanya sebesar 18,7% atau sudah di atas ketentuan dalam Perdasus sebesar 15%. Sedangkan di Papua Barat untuk sektor kesehatan sebesar 13,4% atau sudah di atas ketentuan dalam Pergub yaitu sebesar 10 sampai 15%.

“Pendanaan otsus dengan skema saat ini belum dapat mendorong percepatan perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan sampai pada tingkat yagn diharapkan. Sehingga, pengelolaan dana otsus perlu didesain kembali,” ucap Suahasil.

Menurut Suahasil, porsi penggunaan dana otsus belum fokus karena masih menyebar di bidang lain. Ia menilai, secara umum indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah Papua yang memperoleh dana otsus, masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik serupa.

"Hanya indikator stunting dan akses air bersih di Papua, serta akses sanitasi layak di Papua Barat yang mengalami perbaikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik serupa," tutur Suahasil.

Anggota DPD RI dari Papua Ruben Uamang mengatakan, besarnya nilai dana otsu tersebut belum diketahui oleh masyarakat papua sendiri. Ia mengatakan, banyak masyarakat yang mengeluhkan sebab tidak merasakan langsung dampak dari dana otsus. Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga harus menegaskan kepada daerah untuk melakukan sosialsiasi dari dana otsus tersebut mulai dari dana yang disalurkan hingga manfaat dari dana tersebut.

“Kami minta payung untuk dana ini sehingga masyarakat bisa mengetahui, porsi besaran alokasi dan penggunaan dana,” ucap Ruben.

Ia juga menyoroti pengelolaan dana otsus yang menurutnya harus ada peran dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melihat sektor-sektor dan kebutuhan untuk pemakaian dana.

“Sejak dana otsus diberikan ada perangkat hukum nasional sehingga tata kelola keuangan di daerah juga diatur dari pusat. Sehingga, bila dilihat dari angkanya dana tersebut besar, tetapi belum menyentuh substansi yang diharapkan,” ucap Ruben.

Sedangkan anggota DPD asal Aceh Fachrul Razi mengatakan, dana yang diterima masyarakat Papua seharusnya bukan hanya berasal dari pajak. Tetapi juga sebaiknya ditambahkan dari alokasi deviden dan royalti. Sebab, wilayah ini memiliki komoditas tambang yang memberikan sumbangan besar untuk pemerintah pusat.

Ketua Pansus DPD Otsus Papua Filep Wamafma mengatakan, di tengah penyusunan anggaran untuk APBN 2021 mempertanyakan apakah dana otsus tetap dipertahankan jumlahnya atau akan dikurangi. Sebab pemerintah daerah Papua sudah mulai mengkhawatirkan pengurangan dana tersebut dan dianggap bisa mempengaruhi aktivitas pemerintah daerah.

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN