Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lahan gambut. Foto ilustrasi: istimewa

Lahan gambut. Foto ilustrasi: istimewa

Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Komitmen Kuat Indonesia

Selasa, 6 Juli 2021 | 11:40 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Lahan gambut berkontribusi terhadap kemajuan lingkungan multilateral (MEA) termasuk upaya dalam meningkatkan ambisi iklim, Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar keempat di dunia dan merupakan 36% dari lahan gambut tropis dunia.

Area gambut ini menyimpan sekitar 30%-40% dari deposit karbon tanah global dan menjadikannya salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia dan berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan tata kelola gambut merupakan hal yang tidak mudah, dibutuhkan banyak aspek, teknis, ekonomi, sosial dan juga ke ranah hukum.

Upaya kuat untuk memulihkan lahan gambut dilakukan pemerintah Indonesia antara lain dengan kehadiran Badan Restorasi Gambut (BRG), pemerintah terus mencari cara efektif untuk mencegah lahan gambut agar tidak terbakar untuk itu melalui revegetasi dan revitalisasi, lahan gambut bisa dijaga.

Pengalaman Indonesia mengelola lahan gambut sudah panjang, sejak 1996 dalam relevansi gambut dan karhutla beberapa catatan penting yang bisa diambil adalah pada dasarnya gambut bisa dikelola dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat dan diantaranya ada gambut yang harus dilindungi.

Kemudian, kubah gambut mutlak harus dilindungi, gambut yang rusak pada dasarnya harus dipulihkan  dengan pengendalian tata kelola air, diperlukan teknologi seperti citra lidar atau metode darcy untuk neraca air gambut.

Pengaturan tata kelola air di tingkat lapangan bersama petani/masyarakat, pengendalian kebakaran dan kesadaran masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya, penegakkan hukum.

“Sebenarnya upaya restorasi saja tidak cukup, ketika lahan gambut diabaikan dan tidak ada yang mengelolanya, maka rentan terhadap kebakaran selama musim kemarau,” ujar dia dalam Webminar High Level Peatland,di Jakarta, Selasa (6/7).

Pemerintah terus mengupayakan cara terbaik untuk mengelola lahan gambut dalam banyak aspek antara lain kelembagaan, pengetahuan teknis, basis masyarakat, pendekatan ilmiah dan memperhatikan pengelolaan air yang berkelanjutan dan mengandalkan sumber daya masyarakat lokal serta kearifan lokal.

Pada tahun 2020, Indonesia berupaya meningkatkan program Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan memperkuat masyarakat sekitar hutan dan lahan yang terbakar melalui kesadaran hukum bina lingkungan (paralegal), program ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum di tingkat masyarakat dan memberdayakan masyarakat dengan melakukan diversifikasi usaha ekonomi sesuai potensi wilayah desa masing  masing.

Program ini dimulai dengan memberikan pelatihan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penggunaan api dan potensi diversifikasi usaha ekonomi sesuai dengan sumber daya masing masing desa.

Kelompok tersebut kemudian diberdayakan untuk melakukan patroli terpadu yang melakukan ground check titik api, mengumpulkaan data ketinggian air gambut dan melakukan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan.

Indonesia menempatkan pengolahan lahan gambut sebagai bagian dari strategi penting dan nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC), dalam NDC yang pertama, sektor kehutanan termasuk lahan gambut diharapkan menjadi tulang punggung dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 41% pada tahun 2030.

Melalui program REDD Plus, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan lahan gambut dan mangrove, sektor kehutanan diharapkan menjadi penyumbang terbesar yaitu sekitar 60% dari target penurunan emisi nasional, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap masalah ini.

Selanjutnya pada NDC kedua merupakan versi terbaru dapat dianggap sebagai strategi jangka panjang dan ketahanan iklim sebagai cerminan dari ambisi menuju kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat celcius, NDC kedua juga disertai dengan peta jalan mitigasi dan petan jalan adaptasi, perencanaan energi dan peta jalan penghapusan PLTU secara bertahap dan eksplorasi karbon biru termasuk mangrove dan terumbu karang.

Indonesia saat ini tengah menyiapkan langkah untuk netral karbon pada 2060 atau bisa lebih awal dan yang  penting juga ditegaskan bahwa Indonesia dalam proyeksi NDC untuk sektor kehutanan dpaat mencapai karbon netral pada 2030.
Pemerintah fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengarahkan segala upaya dalam memerangi dan mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan serta mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN