Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Febrio Kacaribu. Foto: IST

Febrio Kacaribu. Foto: IST

Pengendalian Pandemi Berdampak Positif terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

Selasa, 18 Januari 2022 | 12:25 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan langkah pemerintah menekan penyebaran Covid melalui PPKM dan juga pelaksanaan vaksinasi yang cukup tinggi turut mendukung kondisi perekonomian. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan, roda ekonomi berjalan lebih baik dan masyarakat bisa mulai melakukan aktivitas ekonomi termasuk penduduk miskin. ditambah dengan dukungan program-program perlindungan sosial untuk meredam dampak Covid-19.

“Kedua faktor ini saling mendukung dalam menurunkan kemiskinan pada periode terakhir 2021,” ucap Maliki saat dihubungi Investor Daily pada Selasa (18/1).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,32 juta orang, sedangkan di pedesaan turun sebesar 0,73 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,89% menjadi 7,6%. Sementara itu, di pedesaan turun dari 13,1% menjadi 12,53%.

Maliki menuturkan penurunan kemiskinan di desa lebih cepat karena banyaknya program-program perlindungan sosial misalnya bantuan langsung tunai(BLT) dana desa yang menyasar ke wilayah pedesaan. Namun demikian, secara keparahan wilayah pedesaan mengalami kenaikan tingkat keparahan kemiskinan atau level kesejahteraan penduduk termiskin di desa semakin menurun.

“Hal ini bisa dikarenakan dampak Covid-19 bagi penduduk termiskin (ekstrem) cukup besar dan bantuan yang diterima belum cukup untuk mengembalikan tingkat kesejahteraannya seperti sebelum pandemi. Meskipun bantuan banyak diberikan namun belum sepenuhnya menyasar penduduk termiskin. ,” ucap Maliki.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah antara lain melalui Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dimana bantuan-bantuan diupayakan untuk menyasar mereka dengan pendataan yang lebih baik dan mutakhir melalui Registrasi Sosial Ekonomi sehingga teridentifikasi siapa mereka dan dimana mereka. Selain pemberian bantuan sosial, pemerintah juga berupaya agar penduduk miskin lebih berdaya secara ekonomi melalui program-program pemberdayaan ekonomi (kewirausahaan/ketenagakerjaan). 

Terakhir, melalui reformasi perlindungan sosial, yang salah satunya adalah Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMDK), pemerintah desa juga diberikan peningkatan kapasitas sehingga mereka bisa menganalisis kondisi, potensi dan prioritas pembangunan yang dibutuhkan.

“Dengan ini, diharapkan bisa memperbaiki proses perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga pada akhirnya mendukung target kemiskinan ekstrem 0%,” ucap Maliki.

Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dalam tahun 2021, realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah Rp 480 triliun atau 130,5% dari pagu APBN 2021.

“Untuk tahun 2022, pemerintah memastikan program perlindungan sosial akan tetap kuat dan besarannya akan disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi”, ucap Febrio dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (18/1).

Penguatan pemulihan ekonomi diharapkan mampu terus membuka lapangan kerja baru untuk menyerap penambahan angkatan kerja baru serta pekerja yang sempat terkena dampak PHK di masa pandemi. Pembukaan lapangan kerja ini juga ditandai dengan peningkatan proporsi pekerja formal yang mencapai 1,02%.

Kinerja sektor ketenagakerjaan ini juga didukung oleh penyaluran belanja pemerintah yang turut menciptakan lapangan kerja. Realisasi sementara program PEN tahun 2021 mencapai Rp 658,6 triliun atau 88,43%.

Dalam PEN tersebut terdapat program yang didesain untuk membantu sektor ketenagakerjaan seperti kartu prakerja, program prioritas padat karya, dan insentif PPN DTP untuk sektor properti yang juga padat karya.

“Di tahun 2022, Pemerintah melalui program PEN dan lainnya akan terus mendorong penguatan pemulihan ekonomi agar dapat mengoptimalisasi penyerapan angkatan kerja baru, termasuk pekerja yang sebelumnya terdampak pandemi,” pungkas Febrio.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN