Menu
Sign in
@ Contact
Search
Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar pameran perumahan terbesar di Indonesia yakni Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 dengan tema

Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar pameran perumahan terbesar di Indonesia yakni Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 dengan tema "KPR BTN Merdeka."

Penguatan BTN Jadi Kunci Atasi Backlog Perumahan

Senin, 15 Agustus 2022 | 13:40 WIB
Parluhutan Situmorang (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa backlog perumahan, yakni selisih antara kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah, masih sulit untuk diselesaikan dalam waktu dekat.

Meski demikian, sektor perumahan dinilai sebagai sektor yang strategis dalam perekonomian indonesia dan berpotensi menambah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dalam riset Rumah Untuk Semua: Problematika Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang diluncurkan oleh Katadata Insight Center, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Memiliki Peran Strategis, Rights Issue BBTN Mendesak

Menurut Hadiyanto, sektor perumahan mempunyai multiplier effect yang kuat serta menyerap tenaga kerja yang besar. Sektor perumahan berpotensi menumbuhkan ekonomi hingga Rp 48,8 triliun dan memiliki multiplier effect pada 174 sektor ekonomi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, setiap pembiayaan yang dilakukan pada sektor perumahan akan tergambar pada sektor konstruksi dan sektor real esatate, serta pada pengeluaran rumah tangga, yang berpotensi menambah pertumbuhan PDB sebesar 0,6-1,4%.

“Sektor perumahan juga berpotensi menambah penyerapan tenaga kerja hingga 4,23 juta orang, dari 7,96 juta menjadi 12,19 juta orang,” ujarnya seperti dikutip dalam riset Katadata.

Meski sektor perumahan memiliki peran vital, Hadiyanto menyoroti backlog perumahan di Indonesia masih sulit untuk diselesaikan. Backlog perumahan adalah selisih antara kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah yang ada.

Kementerian PUPR mencatat backlog perumahan sebanyak 7,64 juta unit per awal 2020, terdiri dari 6,48 juta rumah untuk MBR non fixed income, 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income, dan 0,56 juta unit rumah non-MBR3.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menunjukkan bahwa angka backlog kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta. Jumlah tersebut juga belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000-800.000 per tahun.

Berbagai program perumahan pemerintah seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada dasarnya diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, kenaikan backlog kepemilikan setiap tahunnya lebih besar daripada realisasi FLPP.

“Rata-rata kenaikan backlog kepemilikan rumah adalah sekitar 687.680 rumah tangga setiap tahun. Penyaluran FLPP pada tahun 2023 sebanyak 220.000 unit diperkirakan dapat memberi kontribusi 2,16% terhadap backlog kepemilikan rumah MBR yang berada pada angka 10,2 juta,” ujarnya.

Peran Perbankan

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, peran perbankan sangat dibutuhkan dalam penyediaan rumah bersubsidi bagi MBR.

“Kami butuh dukungan bank, khususnya bank yang memahami kebutuhan pengembang dan masyarakat. Satu-satunya bank yang memberikan kredit pemilikan lahan dan konstruksi hanya BTN. Tidak ada bank lain yang memberikan kredit untuk penyediaan hunian MBR,” ujarnya.

Baca juga: Kantongi Rp 1 Triliun, BTN (BBTN) Pertahankan Pertumbuhan Laba Bersih yang Pesat

Dia menjabarkan, pengembang hunian MBR itu biasanya pengembang level UMKM. Setelah diberikan kredit pemilikan lahan dan konstruksi oleh BTN, mereka bisa naik kelas.

“BTN berani karena sudah paham pengembang dan MBR. Bank lain belum melakukan itu karena belum paham. Kita butuh bank yang fokus di perumahan, yang memahami kebutuhan MBR dan rumah subsidi,” ujar Junaidi

Sejalan dengan pernyataan Junaidi, Riset Katadata menyoroti bahwa kolaborasi dengan perbankan sangat penting dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR.

Menurut Katadata dibutuhkan dukungan dan peran aktif dari perbankan untuk mencapai keberhasilan program perumahan bagi MBR.

“Saat ini dukungan pembiayaan perumahan masih menghadapi empat isu utama, yaitu keterjangkauan (affordability), ketersediaan dana (availability), akses (accessibility), dan keberlanjutan (sustainability). Sehingga kolaborasi dengan lembaga perbankan menjadi solusi untuk menghadapi tantangan dalam penyediaan bantuan kepemilikan rumah bagi MBR,” tulis Riset Katadata.

Menurut Katadata, perbankan seperti BTN menghadapi tantangannya sendiri dalam mendukung program dari pemerintah yaitu maturity mismatch, di mana sumber pembiayaan yang digunakan untuk program KPR adalah dana jangka pendek.

Untuk terus mendukung Program Satu Juta Rumah, salah satu solusinya adalah memperkuat posisi BTN sebagai bank spesialis KPR dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui skema penerbitan saham baru (rights issue). Dengan penerbitan right issue tersebut, BTN akan memiliki kemampuan lebih besar untuk meningkatkan pembiayaan ke segmen MBR.

“Tanpa PMN, penyaluran KPR dalam waktu lima tahun ke depan hanya sebesar 807 ribu unit atau 160 ribu unit per tahun. Jika memperhitungkan PMN, maka BTN mampu menyalurkan pembiayaan untuk 1,5 juta unit rumah dalam kurun waktu yang sama,” tulis Riset Katadata.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com