Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ekonom Josua Pardede   Sumber: BSTV

Ekonom Josua Pardede Sumber: BSTV

Pengurangan Tingkat Penduduk Miskin Harus Sejalan dengan Penciptaan Lapangan Kerja

Kamis, 15 Juli 2021 | 22:53 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Upaya penurunan angka kemiskinan harus sejalan dengan penciptaan lapangan kerja. Sebab saat seseorang pendapatannya meningkat akan sejalan dengan pengeluaran dan dia bisa keluar dari garis kemiskinan. Kelompok rentan miskin perlu menjadi perhatian sebab mereka yang paling cepat terdampak saat perekonomian terganggu.

“Bagaimana meningkatkan pengeluaran tentunya dengan mendorong pendapatan. Saya pikir perlu ada dukungan untuk mereka bisa  berusaha,” ucap Ekonom Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi, Kamis (15/7).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14%, menurun 0,05% terhadap September 2020 dan meningkat 0,36% poin terhadap Maret 2020.

Garis Kemiskinan pada Maret 2021 sebesar Rp 472.525 per kapita per bulan. Sedangkan Gini Ratio adalah 0,384. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini  Ratio September 2020 yang sebesar 0,385 dan meningkat 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381.

Dia menekankan ketepatan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga program bantuan sosial (bansos) pemerintah bisa tepat sasaran. Saat bansos tepat sasaran maka pemerintah bisa menekan kenaikan jumlah penduduk miskin. Program kartu prakerja terus dijalankan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dipercepat juga ada dukungan dari Bantuan Produktif untuk UMKM (BPUM). Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan untuk UMKM.

“Perlu ada dukungan untuk meningkatkan kelangsungan hidup mereka,” ucap Josua.

Pada saat yang sama kestabilan harga barang baik pangan dan non pangan harus dijaga. Sebab ini berdampak langsung ke pengeluaran masyarakat. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat juga sangat mempengaruhi pendapatan pekerja informal dan pelaku UMKM

“Terutama yang tidak masuk ke dalam sektor esensial karena mereka harus menutup usahanya,” kata Josua.

Menurut Josua, turunnya jumlah penduduk miskin dari September 2020 ke Maret 2021 menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menahan kenaikan jumlah penduduk miskin. Meskipun belum kembali ke level normal sebelum pandemi Covid-19 dimana persentase penduduk miskin sebanyak 24,79 juta penduduk atau  9,78% penduduk miskin. Sehingga yang harus didorong pemerintah adalah bagaimana penanganan covid dan disertai juga dengan lebih tepat sasaran mendorong produktivitas dari perlinsos yang ada.

“Saya pikir penduduk rentan sudah tertahan  dan kita harapkan pada 6 bulan ke depan trennya menurun. Harga pangan dan non pangan yang harus benar-benar dikelola. Jangan sampai memberatkan masyarakat rentan miskin bisa langsung jatuh ke golongan masyarakat miskin,” kata Josua.

Pada periode September 2020–Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 1,71, turun dibanding September 2020 yang sebesar 1,75. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,47 menjadi 0,42.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88%, naik menjadi 7,89% pada Maret 2021. 

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2020 sebesar 13,2%, turun menjadi 13,1% pada Maret 2021. Dibanding September  2020, jumlah penduduk miskin  Maret  2021  perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu  orang (dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021). 

Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 145,0 ribu orang  dari 15,51  juta  orang  pada September 2020 menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021.

“Penurunan di tingkat desa lebih bagus ini menunjukan berbagai program di pemerintah desa maupun dana desa menunjukan dampak yang  baik terhadap penurunan kemiskinan di pedesaan,” ucap Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Kamis (15/7).

Pada Maret 2021, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di  perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 20,03% di perkotaan dan 24,06% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan  11,9% di perkotaan dan 11,24% di perdesaan.

Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,29%  di perkotaan dan 2,75% di perdesaan, telur ayam ras  4,15% di perkotaan dan 3,52%di perdesaan), mie instan (2,46% di perkotaan dan 2,2% di pedesaan), kopi bubuk dan kopi instan dalam kemasan sachet (1,97% di perkotaan dan 1,89% di perdesaan),  gula pasir (1,95%  di  perkotaan  dan  2,75%  di  perdesaan),  cabe  rawit  (1,77%  di  perkotaan  dan  2,23% di perdesaan),  dan seterusnya.

“Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi perempuan dewasa,” ucapnya.

Persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,66%. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,09%. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih  berada  di  Pulau  Jawa  (14,75  juta  orang),  sedangkan  jumlah  penduduk  miskin  terendah  berada di Pulau Kalimantan (1,01 juta orang).   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN