Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ternak ayam. Foto ilustrasi: Defrizal

Ternak ayam. Foto ilustrasi: Defrizal

Pengusaha Ayam Potong Harus Miliki RPHU

Selasa, 8 Oktober 2019 | 19:03 WIB
Damiana Simanjuntak

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mewajibkan pelaku usaha peternakan ayam potong memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU).

Kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi pasal 12 ayat (1). Bahwa, pelaku usaha integrasi, pelaku usaha mandiri, koperasi, dan peternak yang memproduksi ayam ras potong (livebird) dengan kapasitas produksi paling rendah 300 ribu ekor per minggu wajib memiliki fasilitas rantai dingin.

Dalam revisi Permentan No 32/2017, pemerintah berencana mengatur kembali soal wajib memiliki RPHU dan fasilitas rantai dingin. Revisi rancangan Permentan tersebut rencananya akan mewajibkan mampu menampung karkas produksi internalnya dan harus dipenuhi secara bertahap selama 3 tahun.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan I Ketut Diarmita mengatakan, pelaku usaha wajib melakukan pemotongan ayam ras pedaging (livebird) di RPHU dan fasilitas rantai dingin yang memenuhi persyaratan.

"Perusahaan peternakan pun wajib mempunyai RPHU dengan kapasitas sebesar 100% produksi livebird internal, yang harus dipenuhi secara bertahap. Ke depan, target pemotongan livebird di RPHU dalam jangka 3 tahun secara bertahap dilakukan 20%, 60%, sampai dengan 100%," kata Diarmita dalam keterangan tertulis tentang Pelaksanaan Public Hearing Revisi Permentan No 32/2017 diterima di Jakarta, Selasa (8/10).

Diarmita mengatakan, dengar pendapat umum (public hearing) tersebut digelar untuk mendapat masukan dan persamaan persepsi terhadap substansi revisi Permentan No 32/2017. Dengan demikian, kata dia, mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan dilapangan sehingga pengembangan industri ayam ras secara nasional dapat berjalan dengan baik.

"Proses revisi Permentan ini hampir selesai karena sudah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menyempurnakan draft yang ada.

Setelah public hearing dan review Itjen, draft siap untuk proses tandatangan Menteri Pertanian. Selanjutnya, akan dilakukan proses harmonisasi dan pengundangan di Ditjen Perundang-undangan di Kemenkumham," kata Diarmita.

Diarmita mengklaim, rancangan revisi Permentan No 32/2017 untuk mengakomodir penyediaan ayam ras dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional, sesuai keseimbangan suplai dan permintaan. Dalam perkembangannya, kata dia, Permentan No 32/2017 belum memenuhi kebutuhan peternak.

"Karena itu, perlu adanya kesinambungan dalam berusaha antara perusahaan peternakan, pembibit GPS, pembibit PS, dan peternak, serta kepastian berusaha dan investasi. Rancangan revisi Permentan ini akan ada perbaikan pengaturan distribusi Parent Stock (PS) 25% untuk perusahaan PS eksternal dan tidak terafiliasi. Serta, DOC PS yang beredar wajib memiliki sertifikat benih/bibit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan sertifikat SNI untuk DOC FS," kata Diarmita.

Diarmita mengatakan, penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dapat dilakukan jika terjadi ketidakseimbangan suplai dan permintaan.

"Penghitungan penyediaan dan kebutuhan ayam ras dihitung oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian. Pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib melaporkan produksi dan peredaran kepada PKH Kementan, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Dilakukan paling kurang 1 bulan sekali setelah selesai kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras. Namun, jika terjadi ketidak seimbangan suplai dan permintaan, laporan juga dapat diminta sewaktu-waktu," kata Diarmita.

Selain itu, ujar dia, industri pakan wajib menyediakan pakan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan untuk kepentingan peternak.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN