Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani disaksikan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dan anggota APINDO lainnya, menyerahkan potongan tumpeng kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada perayaan ulang tahun ke 68 APINDO, di Jakarta, Jumat (7//2/2020). Pada acara yang sama digelar juga pertemuan bisnis yang menghadirkan Menteri Keuangan sebagai nara sumber dengan tema Outlook Perekonomian dan Fiscal Policy Tahun 2020. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani disaksikan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dan anggota APINDO lainnya, menyerahkan potongan tumpeng kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada perayaan ulang tahun ke 68 APINDO, di Jakarta, Jumat (7//2/2020). Pada acara yang sama digelar juga pertemuan bisnis yang menghadirkan Menteri Keuangan sebagai nara sumber dengan tema Outlook Perekonomian dan Fiscal Policy Tahun 2020. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pengusaha Berharap Omnibus Law Dongkrak Kinerja Industri Manufaktur

Nurjoni/Imam Suhartadi, Sabtu, 8 Februari 2020 | 10:19 WIB

JAKARTA, investor.id – Kalangan pengusaha berharap omnibus law dapat segera diterapkan untuk mendorong kinerja industri pengolahan (manufaktur) yang mencatatkan pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. Omnibus law cipta lapangan kerja yang disiapkan pemerintah menjadi kunci untuk mengerek naik pertumbuhan industri manufaktur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, struktur produk domestik bruto (PDB) jika dilihat berdasarkan lapangan usaha menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun lalu, sektor industri masih menjadi kontributor utama PDB dengan andil 19,7%, namun pertumbuhannya hanya 3,8% atau lebih rendah dari laju 2018 sebesar 4,27%.

Peran terbesar kedua dalam PDB adalah sektor perdagangan sebesar 13,01% dengan pertumbuhan 4,62%, pertanian 12,72% (tumbuh 3,64%), konstruksi berkontribusi 10,75% (tumbuh 5,76%), serta pertambangan dengan andil 7,26% (tumbuh 1,22% Tiga sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada 2019 adalah jasa lain sebesar 10,55%, jasa perusahaan 10,25%, serta informasi dan komunikasi yang tumbuh 9,41%.

Sementara itu, pemerintah menyebutkan ada 81 undang-undang (UU) dan 1.240 pasal telah diidentifikasi dan akan disederhanakan melalui metode omnibus law, yakni pembentukan satu undang-undang yang mengubah bebagai ketentuan yang diatur dalam berbagai UU lainnya.

Dari dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang disiapkan, pemerintah baru menyerahkan draf RUU Omnibus Law Perpajakan ke DPR. Sedangkan satu draf RUU lagi, yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, belum diserahkan ke DPR.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, pelemahan kinerja industri pengolahan disebabkan oleh pelemahan investasi. Padahal, banyak industri manufaktur yang memerlukan investasi, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sepanjang 2019, data BPS menunjukkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebesar 4,06% yoy atau melemah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,01%.

Di samping itu, menurut Rosan, permintaan terhadap produk dari industry pengolahan juga sedang menurun. Untuk mengerek lagi pertumbuhan industri manufaktur, pemerintah perlu melakukan perbaikan baik dari kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural.

“Itu semua memang harus dilakukan untuk supaya industri kita di dalam negeri meningkat. Baik segi SDM (sumber daya manusia) untuk produktivitas manusia, kemudian dari harmonisasi kebijakan. Jadi memang PR (pekerjaan rumah)-nya banyak,” kata Rosan saat ditemui usai Business Gathering Apindo dengan tema “Outlook Perekonomian dan Fiscal Policy di Tahun 2020” dalam rangkaian acara syukuran ulang tahun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-68 yang dihadiri oleh Kadin Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (7/2).

Rosan mengakui bahwa sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian semakin turun. Dulu, kata Rosan, industri manufaktur Indonesia bisa memberikan sumbangasih terhadap produk domestik bruto (PDB) sampai 29%. Tahun lalu, BPS mencatat sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian nasional hanya sebesar 19,7%.

Dia pun berharap fokus pemerintah terhadap lima sektor industri yang diprioritaskan juga bisa menjadi pengerek pertumbuhan industri manufaktur. Kelima sektor industri tersebut ialah industri makanan dan minuman (mamin), tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan industri kimia.

“Selain itu, omnibus law cipta lapangan kerja yang digodok oleh pemerintah juga diharapkan bisa membuat industri manufaktur bertumbuh lebih tinggi,” ujar dia.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita juga berharap omnibus law cipta lapangan kerja bisa segera diimplementasikan.

Menurut dia, omnibus law cipta lapangan kerja merupakan kunci untuk mengerek naik pertumbuhan industri manufaktur. Tidak hanya diterbitkan dalam bentuk undang-undang, peraturan tersebut juga harus segera dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (permen), dan tidak seperti undang-undang lain yang aturan turunannya cenderung terbit lebih lama.

Suryadi menjelaskan, pertumbuhan industri manufaktur melambat antara lain karena rendahnya produktivitas SDM dalam negeri. Menurutnya, dengan minimum wages yang kurang lebih sama dengan Indonesia, SDM Vietnam bisa lebih produktif.

“Di sini (Indonesia) banyak sekali ya (yang membebani pengusaha), nanti PHK, terus BPJS. Kitra tuh tambahannya terlalu banyak. Kalau PHK dibagi rata itu pun tinggi. Jadi kita kalau bilang manufaktur kita di sini itu kita kalah bersaing salah satunya adalah karena productivity,” kata Suryadi.

Di samping itu, perizinan di Indonesia juga terlalu rumit. Dia mencontohkan, di Indonesia, pengusaha yang akan membangun mal saja membutuhkan lebih dari 50 perizinan. Setiap kebutuhan mal, seperti lift, eskalator, dan gen set, memerlukan perizinan masing-masing. Hal ini berbeda dengan di luar negeri.

“Di luar negeri tidak ada seperti itu. Membangun mal ya satu izin. Kalau di sini bisa sampai 50 izin, itu kan high cost,” imbuhnya.

Dia juga menyebutkan, pengusaha manufaktur masih diminta untuk memperpanjang perizinan, setiap dua atau lima tahun sekali. Padahal, industri manufaktur mestinya diberi izin beroperasi sampai 20 tahun, dan tidak perlu setiap dua atau lima tahun sekali memperpanjang perizinan. “Perpanjangan perizinan itu tidak perlu, kecuali jika pengusaha ingin mengubah lini bisnis, seperti dari garmen ke rumah tangga. Itu baru izin baru. Jadi kita izin diperpanjang terus ya itu high cost,” tuturnya.

Selanjutnya, dia mengatakan, terdapat undang-undang dan peraturan menteri yang bisa dikalahkan oleh peraturan daerah. Memang terdapat undang- undang terkait otonomi daerah, tetapi dalam pelaksanannya, aturan di daerah terkadang tidak sejalan dengan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat. Hal ini pun membuat pengusaha kebingungan dalam menjalankan usaha mereka. (try)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA