Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto

Pengusaha Dukung Penegakan Protokol Kesehatan

Novy Lumanauw, Selasa, 26 Mei 2020 | 11:16 WIB

JAKARTA – Pelaku usaha menyambut positif keputusan Presiden Joko Widodo  (Jokowi) menegakkan pelaksanaan protokol  kesehatan  yang  melibatkan  anggota  Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian  Negara Republik Indonesia (Polri) agar dapat  memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Aturan  itu mulai diterapkan di  1.800 titik yang tersebar 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota,  yang telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Keputusan yang sangat baik. Kebijakan Bapak Presiden Jokowi harus menjadi perhatian semua pihak. Pendisiplinan protokol kesehatan  di 4 Provinsi dan 25 kota/kabupaten yang menerapkan PSBB, tentunya bukan tanpa sebab,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto di Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Carmelita mengungkapkan, penegakan protokol kesehatan seharusnya menjadi pegangan seluruh elemen bangsa dan tidak hanya terbatas di daerah yang menerapkan PSBB  pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Ini kepentingan kita semua. Siapa pun itu harus patuh pada aturan pemerintah,” katanya.

Ia   mengatakan, bergerak dari keprihatinan bangsa Indonesia,  seharusnya suatu daerah yang mengajukan PSBB dan mendapat izin  Kementerian Kesehatan  menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran.

“Sudah banyak peraturan yang dibuat pemerintah, tapi pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki,” katanya.

Selain itu, lanjutnya,  dalam penerapan  pendisiplinan pelaksanaan PSBB, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga diberikan kewenangan sebagai pemegang komando sehingga dapat bertindak tegas sebagaimana ketika menghadapi bencana nasional.

“Gugus Tugas seharusnya diberikan penguatan kekuasaan dan komando untuk bertindak tegas  dan mempunyai wewenang untuk menggerakkan jajaran Polri dan TNI dalam rangka menegakkan disiplin penerapan PSBB Kita pernah berhasil menangani bencana nasional tsunami di Aceh, gempa di Palu,  banjir bandang, dan bencana lainnya.  Ini adalah bekal untuk menangani pandemi dengan skala yang lebih luas. Dan,  peran aparat keamanan sangat penting,” kata Carmelita.

Presiden Jokowi   memberlakukan sistem pendisiplinan protokol kesehatan  yang  melibatkan   TNI dan  Polri   di  1.800 titik yang tersebar 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang  memberlakukan  PSBB. Keempat provinsi itu adalah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Gorontalo. 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN