Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rosan P Roeslani. Foto: IST

Rosan P Roeslani. Foto: IST

Pengusaha Ingin Kepastian Waktu Vaksinasi

Selasa, 24 November 2020 | 11:54 WIB
Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

Jakarta, investor.id-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan adanya kepastian waktu vaksinasi dari pemerintah. Dengan adanya kepastian tersebut maka dunia usaha akan lebih mudah dalam menyusun rencana usahanya dalam membantu perbaikan ekonomi nasional.

Vaksinasi menjadi harapan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi pada 2021 menjadi lebih baik dibanding tahun ini yang merana akibat pandemi Covid-19. Hanya saja, pemerintah hingga saat ini belum juga memberikan kepastian kapan vaksinasi dapat dilakukan. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, diperlukan kejelasan dimulainya proses vaksinasi, sebab kepastian ini akan memengaruhi proses pemulihan ekonomi dan dunia usaha.

Apabila dilakukan pada semeter I-2021 berarti pemulihan ekonomi akan lebih cepat pada semester II-2021, tapi bila dilakukan pada semester II-2021 maka perlu ada perubahan pada dana stimulus pemerintah. “Karena sepengetahuan saya anggaran Rp 356,40 triliun itu hanya untuk enam bulan, jadi kami juga harus mengetahui skenario ini. Kami perlu tahu karena penundaan vaksinasi akan berdampak pada cost of delay juga, jadi apakah vaksinasi akan di semester pertama atau kedua tahun depan, kami perlu mendapat gambaran," papar Rosan dalam webinar Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Selasa (24/11).

Kadin menyarankan dilakukannya perubahan dana stimulus, anggaran untuk perlindungan sosial harus lebih besar lagi pun dengan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus lebih besar lagi. “Pembiayaan korporasi harus benar-benar pembiayaan korporasi. Bukan pembiayaan seperti yang di stimulus pertama yang hampir 95% di BUMN,” pungkas Rosan.

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN