Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Kantong Plastik Belanja. Foto: Istimewa

Ilustrasi Kantong Plastik Belanja. Foto: Istimewa

Pengusaha Mal Tolak Pergub Larangan Kantong Plastik

Eva Fitriani, Rabu, 8 Januari 2020 | 08:37 WIB

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menolak Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Pergub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 27 Desember 2019 dan telah diundangkan pada 31 Desember 2019 tersebut, meresahkan pelaku usaha dan menimbulkan kekhawatiran berusaha ke depannya.

“Ini peraturan yang aneh. Kenapa kami yang tidak menjual apa-apa justru yang kena sanksi? Kami akan ajukan keberatan,” kata Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (7/1).

Ridwan mengaku bingung dengan Pergub 142/2019 tersebut, karena pengelola pusat perbelanjaan hanya menyediakan lahan untuk disewakan. Tetapi mereka yang akan terkena sanksi jika ada tenant yang menyediakan kantong plastik.

Ridwan mengungkapkan, sebanyak 80 lebih anggota APPBI yang merupakan pengelola mal di Jakarta mengaku kebingungan dengan Pergub 142/2019 tersebut. “Kami tidak setuju aturan itu, mesti dirombak,” tegas dia.

Ridwan juga meminta Pemprov memberikan perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang terancam sanksi dalam Pergub 142/2019 tersebut. Dia mencontohkan, pengenaan sanksi jangan hanya berlaku pada pusat perbelanjaan saja, tetapi juga pengelola pasar tradisional.

“Pemprov harusnya memberi contoh terlebih dahulu. Apalagi pengelola pasar tradisional di Jakarta kan juga BUMD. Jadi kalaupun peraturan ini mau diberlakukan, kami minta equal,” tegas dia.

Dalam Pergub 142/2019 tersebut dimuat aturan, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Mereka diwajibkan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Selain itu, pengelola pun diwajibkan memberitahukan aturan tersebut berada para pelaku usaha. Lalu para pelaku usaha dilarang menyediakan kantong plastik sekali pakai dan diganti kantong ramah lingkungan yang berbayar.

Bagi pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan/atau pasar rakyat yang melanggar Pergub tersebut, akan mendapat sanksi yang diatur dalam pasal 22. "Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa: teguran tertulis; uang paksa; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin," tulis pasal 22.

Untuk pelaku usaha atau tenant hanya diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis seperti dalam pasal 29. "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH)," tulis pasal 29.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA