Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi PMA-PMDN dengan UMKM. Sumber: BSTV

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi PMA-PMDN dengan UMKM. Sumber: BSTV

Peningkatan Investasi di Daerah Harus Diimbangi dengan Keterlibatan UMKM

Senin, 18 Januari 2021 | 13:56 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pertumbuhan realisasi investasi harus diimbangi dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Investasi yang masuk ke daerah diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan ekonomi. Kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM akan terus dikembangkan, dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Demikian dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam acara Penandatanganan Komitmen Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM, Senin (18/1).

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi PMA-PMDN dengan UMKM. Sumber: BSTV
Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi PMA-PMDN dengan UMKM. Sumber: BSTV

“Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangatlah penting agar UMKM kita UKM kita bisa masuk dalam rantai pasok global (global value chain) agar meningkatkan peluang UMKM kita untuk bisa naik kelas,” ucap Presiden Joko Widodo.

Dalam acara tersebut 56 perusahaan besar yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN akan bermitra dengan 196 UMKM dengan nilai investasi mencapai Rp 1,5 triliun.

Adanya sinergi tersebut akan mempercepat UMKM untuk naik kelas. Dari usaha mikro naik kelas ke usaha kecil. Pengusaha yang termasuk dalam usaha kecil naik kelas ke menengah. Begitu juga dengan pengusaha menengah  naik kelas ke kelompok besar.

“Kerjasama ini juga dihapapkan akan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif. Artinya kualitas produknya menjadi lebih baik, desain nya menjadi lebih baik manajemennya menjadi lebih baik dan lebih bankable,” ucap Jokowi.

Catatan  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang tahun 2020 lalu mencapai 1.519.551 NIB. Jenis pengajuan NIB Mikro Kecil mendominasi sebesar 81 % atau 1.229.417 NIB.

Pelaku UMKM diharapkan bisa  belajar dari perusahaan-perusahaan besar baik itu pengusaha besar dalam negeri maupun asing.  Saat pelaku UMKM sudah naik kelas hal ini akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.  Pemerataan ekonomi akan terjadi dan akan mengurangi kesenjangan di daerah. Kontrak kerja yang disepakati ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kerjasama diharapkan terjadi secara berkelanjutan.

“Tidak hanya sekali tapi terus menerus kemudian terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya. Kalau sekarang kontraknya mungkin baru Rp 1,5 tahun depan bisa Rp 5 miliar tahun depannya lagi bisa Rp 10 miliar  dan seterusnya,” ucapnya.

Pelaku UMKM didorong untuk terus mengembangkan daya saing.  Dimulai dari meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen, hingga memperbaharui desain produk yang sesuai dengan keinginan pasar.

“Kolaborasi dengan usaha besar ini untuk bisa menaikkan level kelas pelan-pelan, syukur bisa cepat,” imbuh Jokowi.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan harus ada kolaborasi antara pengusaha besar dan UMKM agar bisa meningkatkan perekonomian daerah. Investasi yang berkualitas dan inklusif meliputi antara keseimbangan investasi yang ada di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Termasuk Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua dan seluruh wilayah di Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus dibarengi dengan  pemerataan ekonomi,” ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan selama ini saat berkunjung ke daerah selalu mendapat masukan dari kepala daerah agar pelaku usaha lokal bisa terlibat dalam investasi. Selama ini sudah ada keterlibatan  UMKM dalam pembangunan di daerah namun belum berjalan optimal.

“Ini adalah bentuk jawaban bahwa tidak ada lagi investasi yang masuk di negara kita yang tidak melibatkan UMKM dalam rangka meningkatkan posisi untuk ekonomi daerah dan nasional,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN