Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Penjaminan Kredit Modal Kerja Sektor Korporasi Hanya untuk Padat Karya

Kamis, 30 Juli 2020 | 04:53 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah memberikan penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi padat karya  non-UMKM dan Non-BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 10 Miliar hingga Rp 1 triliun.

Skema penjaminan direncanakan akan berlangsung hingga akhir tahun 2021, dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan mencapai Rp 100 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa stimulus akan diprioritaskan pada sektor padat karya yang terkena dampak Covid-19 seperti sektor pariwisata, hotel dan restoran, otomotif, TPT dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furniture, dan produk kertas.  

Ia mengatakan bahwa  selama pandemi perusahaan terkena dampak yang luar biasa seiring dengan pembatasan aktivitas sosial.

“Kemudian  supply side kita melihat perusahaan yang betul betul terkena dampak luar biasa, dengan penutupan toko, pusat perbelanjaan, restoran, industri manufaktur, sekolah. Semua alami dampak, dan tidak ada diskriminasi dalam Covid-19,“ tuturnya Menkeu saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepemahaman Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (29/7).

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah terus berupaya, agar pemulihan bidang ekonomi terus terjadi dengan mendorong dan menciptakan permintaan sisi supply dan demand, dengan fokus pada belanja pemerintah.

Adapun saat ini belanja pemerintah untuk penanganan dan program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp 695,2 triliun yang terbagi di berbagai sektor dan mencakup pemulihan di sisi supply dan demand.  

Kemudian dalam Perpres 72/2020 belanja pemerintah di tahun ini mencapai Rp 2.739 triliun dengan belanja KL lebih dari Rp 836 triliun yang harus dibelanjakan hingga akhir tahun.

Dengan anggaran sebesar itu untuk mendorong perekonomian dan relaksasi berbagai sektor harus diikuti dengan peranan perbankan dan dunia usaha.  Sebab kemampuan APBN tidak lebih dari 16%  terhadap GDP.

“Jadi dalam hal ini pemerintah pembahasan dengan Presiden berikan arahan bagaimana kembalikan aktivitas bertahap.  Oleh karena itu,  pemerintah berikan katalis penjaminan,” katanya.

Sri mengatakan belanja yang besar ditambah belanja KL dan program pemulihan ekonomi nasional, akan percuma tanpa turut serta  kebangkitan di sektor swasta dan korporasi.

Pasalnya saat ini kedua sektor yakni perbankan dan korporasi di tengah pandemi cenderung berhati-hati dalam melakukan restrukturisasi, bahkan menahan diri.

“Dengan anggaran penanganan covid-19, belanja KL dan belanja negara yang totalnya mencapai Rp 2.739 triliun untuk fokus gerakan ekonomi. Tetapi gak akan mungkin ekonomi bangkit lagi, tanpa sekor swasta dan korporasi bangkit lagi jadi kita melihat perbankan proses hati-hati restrukturisasi dan karena melihat risiko meningkat ada likuiditas tapi tidak salurkan lihat risiko. Sementara dunia usaha tidak melakukan restrukturisasi sebab ekonomi belum pulih dan tidak meminjam Kredit modal kerja, jika  keduanya  menunggu tidak ada katalis ekonomi justru akan berhenti,”tegasnya.

Selain penjaminan hanya diberikan pada kredit dengan plafon mulai dari Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun, kemudian sektor usaha padat karya yang mendapatkan penjaminan juga akan diarahkan yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, dan  pelaku usaha berorientasi ekspor.

Kemudian padat karya juga harus menunjukan dokumentasi pembuktian perushaan  memiliki karyawan di atas 300 orang.

“Untuk beberapa persyaratan utama yang dipenuhi untuk perusahaan mereka buktikan aktivitas bisnis turun. Dalam hal ini memiliki multiplier yang tinggi bisa dilihat data tabel input output moga moga masih akurat.  Dan ada dokumen rencana penggunaan anggaran survival daya tahan perusahaan dan daya ekspansi untuk itu kita akan terus memonitor  bekerjasama dengan OJK untuk memantau perkembangan dan efektivitas penggunaan penjaminan”, ujarnya.

Kemudian pemerintah akan menjamin hingga 80% untuk sektor-sektor yang dinilai prioritas.

“Sektor yang dianggap prioritas, pemerintah berikan penjaminan lebih besar, 80% oleh pemerintah dan 20% oleh perbankan. Agar mampu berikan stimulus dan menghindari moral hazard, bank tetap bertanggung jawab meskipun sebagian besar risiko diambil pemerintah melalui penjaminan,” tutur Sri Mulyani.

Untuk skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60% dari kredit dan perbankan menanggung 40%. 

Dengan demikian, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100% atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun.  Dengan harapan dapat menjamin kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

“Kiat berharap risk appetite bank dan perusahaan mulai bisa pulih kembali. Dan timbulkan dorongan kegiatan. Kalau modal kerja perusahaan survive perusahaan mulai bergerak lagi untuk bisa lakukan aktivitas ekonomi,” kata Menkeu.

Sementara itu, pemerintah juga akan menanggung Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang disediakan dalam bentuk subsidi sehingga tidak membebani pelaku usaha. 

Dukungan yang diberikan pemerintah dalam skema penjaminan ini ada 3, yaitu subsidi belanja IJP, PMN untuk LPEI dan PT PII, dan stop loss yang diberikan kepada penjamin untuk memastikan risiko yang ditanggung sesuai dengan porsi risiko gagal bayar dari pinjaman yang ditentukan. 

Stop loss diberikan dalam bentuk IJP stop loss yang ditanggung oleh pemerintah, serta pemerintah memberikan backstop apabila klaim melebihi threshold klaim yang ditanggung oleh PT PII.

Airlangga Hartarto. Foto: IST
Airlangga Hartarto. Foto: IST

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,  penyaluran kredit penjaminan modal dilakukan melalui dua Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Ia mengatakan bahwa penyaluran untuk kredit penjaminan modal  memiliki  plafon Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun, dan penjaminan terutama diarahkan pada sektor padat karya mengingat efek penggandanya yang besar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja untuk menghindari  aksi pengurangan tenaga kerja.

“Program ini sangat penting agar menjadi daya tahan, agar korporasi bisa melakukan rescheduling bahkan juga bisa meningkatkan kredit modal kerja,”ujarnya.

Oleh karena itu, melalui stimulus ini pihak swasta diharapkan dapat menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia, terutama pada akhir tahun, beriringan dengan dorongan dari belanja pemerintah.

“Dengan ini diharapkan korporasi bisa kembali pada posisi semula dan ini momentum, sehingga pada kuartal III dan IV drive-nya dari pemerintah dan korporasi untuk kembali mengungkit pertumbuhan ekonomi,”tuturnya.

Menurutnya program penjaminan turut melibatkan seluruh perbankan mencakup perbankan nasional,  Himpunan Bank Negara (Himbara) maupun bank kerjasama asing. Dengan keterlibatan mereka, sehingga berharap ada penyaluran kredit untuk restrukturisasi korporasi dapat berjalan masif dan efektif.

 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN