Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi

Penurunan Suku Bunga Acuan BI Belum Berdampak ke Sektor Riil

Rabu, 24 Februari 2021 | 14:27 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Penurunan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dinilai belum berdampak langsung terhadap sektor riil. BI telah menurunkan suku bunga menjadi 3,5% dalam Rapat Dewan Gubernur  pada Kamis  (18/12). Idealnya dampak penurunan suku bunga acuan akan bisa dirasakan langsung oleh dunia usaha.

“Ini kok belum berpengaruh di bawah, di sektor riil. Apa ada yang salah atau memang situasinya belum memungkinkan,” ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam seminar  daring bertajuk “Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter” di Jakarta, Rabu (24/2).

Fathan juga menyoroti kinerja OJK, sebab BI sudah menurunkan suku bunga acuan namun dunia usaha belum merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Saat dunia usaha belum pulih maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan tertahan.

“Mengapa suku bunga sudah diturunkan tetapi sektor riil masih mengatakan sulit mencari kredit.  Bank-bank mengatakan likuiditas menumpuk tidak ada permintaan dimana missing link-nya,” ucap Fathan.

Ia menuturkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, OJK harus melakukan terobosan agar bisa ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi dari pemerintah dan otoritas terkait sangat dibutuhkan agar bisa mengatasi dampak dari pandemi Covid-19.

“Kami katakan kepada OJK, bahwa harus ada satu langkah besar, ada satu terobosan yang diharapkan sampai Mei, Juni menjadi kurva yang naik,” ucap Fathan.

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Haryo Kuncoro menilai terjadinya missing link kebijakan karena kebijakan yang dibuat masih bersifat pre conditioning.

Menurutnya setiap otoritas mempunyai independensi masing- masing. Ada  kendala regulasi yang tidak bisa terjun langsung seperti kebijakan  BI yang tidak bisa langsung turun ke sektor riil. Demikian juga ada independensi BI yang tidak bisa dimasuki otoritas fiskal.

“Kalau ada burden sharing apakah diimbangi power sharing, butuh waktu untuk menyelesaikan missing link ini,” ucapnya. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN