Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rumah FLPP. Foto: Investor Daily/Dok

Rumah FLPP. Foto: Investor Daily/Dok

Penyaluran FLPP Mencapai Rp5,38 Triliun

Edo Rusyanto, Minggu, 22 September 2019 | 09:09 WIB

JAKARTA, investor.id – Penyaluran subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) hingga awal September mencapai Rp 5,38 triliun. Dana FLPP tersebut setara dengan untuk pembiayaan 55.982 rumah.

Sepanjang 2019, berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), penyaluran FLPP terbesar terjadi pada Maret, yakni sebesar Rp 1,79 triliun setara dengan 18.648 rumah. Sedangkan penyaluran terendah terjadi pada Januari, yakni hanya Rp 2,38 miliar setara untuk 25 rumah.

“Kebutuhan dana untuk subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus ditingkatkan agar target pemerintah dalam Program Sejuta Rumah (PSR) dapat tercapai,” ujar pengamat bisnis properti, Panangian Simanungkalit, kepada Investor Daily, di Jakarta, Selasa (10/9).

Selain penambahan anggaran, kata dia, pemerintah juga diminta mempermudah birokrasi perizinan dan pengurusan pembiayaan perumahan bagi rumah bersubsidi. Saat ini, pengembang perumahan subsidi mulai menjerit setelah dana subsidi pemerintah berupa FLPP 2019 kuotanya telah habis. Dampak habisnya kuota membuat pengembang tidak bisa melakukan akad kredit pemilikan rumah (KPR).

“Mayoritas pegembang, yakni 80% adalah pengembang rumah subsidi dan sudah mulai menjerit serta kebingungan karena kuota untuk rumah subsidi FLPP sudah habis, sedangkan solusinya belum jelas,” ujar Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) DKI Jakarta, Aviv Mustaghfirin, di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Aviv, aturan rumah subsidi sudah sangat ketat dari pemerintah. Rumah yang di KPR kepada konsumen adalah yang sudah jadi dan siap digunakan. Saat ini, ketika sudah jadi dan sudah ada konsumen, gagal untuk akad KPR karena kuota habis.

“Padahal pengembang sudah mengeluarkan cashflow dananya untuk membangun, gaji pegawai, gaji kontraktor, dan juga beli tanah. Tetapi tiba- tiba tidak bisa di KPR karena tidak ada anggarannya. Tentu pengembang menjerit karena ini,” katanya.

Dia berharap, pemerintah baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana teknis dan juga Menteri Keuangan beserta perbankan untuk membantu pengembang serta mencari solusi. Hal itu agar para pengembang jangan berhenti di tengah jalan mengingat bila kelamaan para pengembang bisa menjerit karena kehabisan dana.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP) Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto pernah mengatakan, selain FLPP, pemerintah juga memberi subsidi melalui program Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT).

Pada 2019, anggaran FLPP sebesar Rp 7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah, SSB sebesar Rp 3,4 triliun untuk 100.000 unit, dan SBUM  sebesar Rp 948 miliar untuk 237.000 unit. Lalu, BP2BT dengan anggaran Rp 453 miliar dimana sudah tersedia di DIPA 2019 sebesar Rp 10 miliar untuk 14.000 unit.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA