Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ida Fauziah

Ida Fauziah

Penyusunan RUU Omnibus Law Tetap Akomodasi Kepentingan Tenaga Kerja

Minggu, 12 Januari 2020 | 23:02 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upaya penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) / Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak.

“Walaupun tujuan RUU ini adalah menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan investasi tetapi pelindungan bagi pekerja tetap diperkuat,” ucap Ida dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (11/1).

Mengenai isu yang beredar tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang tidak dilibatkan dalam dialog perumusan omnibus law ini dan hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan. Ida mengatakan hal itu mutlak tidak benar.

"Tentu kita mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah," ucap Ida.

Ia mengatakan salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hak tersebut antara lain: hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.

Adapun pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap mendapatkan kompensasi PHK sesuai ketentuan.

"Selain menerima kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat pelindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ucap Ida.

Selain itu, sistem Upah Minimun (UM) tetap ada dalam omnibus law. Dimana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Adapun, besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha.

"Upah minimum tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," terang Menaker.

Omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi lebih fleksibel, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.

"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas jam kerja," ucap Ida.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan alih teknologi dan keahlian dari TKA ke TKI, dan memperluas kesempatan kerja bagi TKI.

Penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Soesiwijono Moegiarso mengatakan dalam beberapa bulan terakhir pihakanya sudah berdiskusi dengan 31 Kementerian/Lembaga. Naskah RUU masih digodok pemerintah, setelah naskah jadi baru pemerintah mengajak diskusi sejumlah pihak.

“Kami juga mau menjelaskan ke seluruh pihak tetapi proses pembahasan berjalan dinamis. Serta akan melibatkan asosiasi dan seluruh pihak terkait. Kami sedang menyiapkan ruang diskusi disana,” ucap Soesiwijono.

Usai masa reses

Yasonna Laoly
Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law bakal diserahkan seusai masa reses DPR yang jatuh pada tanggal 16 Januari 2020. Adapun, berkas RUU Omnibus Law Lapangan Kerja sudah rampung 95%.

"Semua poin-poin harus sudah selesai. Ini sudah 95% tinggal finalisasi saja," ucap  Yasonna.

Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian/Lembaga sedang melakukan pembahasan finalisasi RUU Cipta Lapangan Kerja.  "Kami harapkan nanti (setelah) reses dapat  masuk ke Prolegnas, Surpres (Surat Presiden) sudah harus masuk. Kami sedang finalisasi terakhir," ucap Yasonna.

Ia megatakan pemerintah melibatkan para buruh dalam proses pembahasan sampai penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sehingga hasilnya bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

“Ada tim yang mengerjakan untuk menyampaikan ke serikat buruh mengenai konsep yang kita atur. Sebab (Omnibus Law) ini untuk menciptakan lapangan kerja,” tutur Yasonna.

Menurutnya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih mudah dalam mendapat pekerjaan.

“UU Omnibus Law selesai akan ada satu perubahan fundamental dalam investasi penciptaan lapangan kerja sehingga memudahkan orang bekerja,” ucap Yasonna.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN