Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tambang batu bara. Foto ilustrasi: Beritasatuphoto/M DEFRIZAL

Tambang batu bara. Foto ilustrasi: Beritasatuphoto/M DEFRIZAL

Penyusunan UU Minerba Diuji Keabsahannya ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 10 Juli 2020 | 17:40 WIB
Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji formil pembentukannya. Pihak penggugat menilai UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun pihak penggugat itu antara lain Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan.

Alirman mengatakan, pembahasan UU Minerba tidak melibatkan DPD. Dia mengungkapkan, DPD hanya sebatas dimintai pandangan maupun masukan. Seharusnya DPD menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan ikut secara tuntas pembahasan dan pada tingkat satu memberikan pendapat mini. "Yang dilakukan dalam UU Minerba ini boleh dikatakan DPD secara mekanisme dan aturan tidak berjalan semestinya," kata Alirman di Jakarta, Jumat (10/7).

Alirman melanjutkan, pengajuan uji formil memiliki batas waktu 45 hari sejak diundangkannya UU. Sementara UU Minerba diundangkan pada 10 Juni kemarin. Pihaknya pun telah menyiapkan gugatan uji materi UU Minerba bila gugatan uji formil gagal. "Kalau ini katakanlah ada sesuatu, kita akan uji secara materil," ujarnya.

Sementara itu, Erzaldi mengungkapkan pihaknya tidak pernah diajak berkonsultasi oleh pemerintah pusat dalam menyusun UU Minerba. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan dalam menyusun UU. "Uji formil ini semata-mata kami ingin daerah itu dilibatkan dalam menyusun UU karena ini perlu, urusan sumber daya alam ini sangat sensitif," ujarnya.

Erzaldi menuturkan, UU saat ini menegasikan kewenangan pemeritahan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertambangan minerba. Pasalnya, seluruh kewenangan ditarik ke Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan bentuk pendegradasian Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 dan semangat Reformasi 1998 yang mendudukkan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom yang menolak kekuasaan yang sentralistik.

Dikatakannya, UU Minerba mengatur wewenang pemda agar tidak mengubah tata ruang pertambangan. Padahal, Provinsi Bangka Belitung saat ini sedang bertranformasi dari pertambangan ke pariwisata. Artiannya dengan transformasi itu maka ada perubahan tata ruang.

Dia pun menilai Pasal 35 UU No 3/2020 mengekang kreativitas pemda. "Kalau misalnya nanti urusan uji materi mudah-mudahan kami mohon kepada Hakim Konstitusi agar melihat ini," ujarnya.

UU No 3/2020 genap berumur satu bulan pada 10 Juli ini. Namun tercatat sudah ada dua gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya UU Minerba digugat oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK). Penggugat pun menyoroti Pasal 35 yang dinilai berlawanan dengan semangat desentralisasi.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN