Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ida Fauziyah. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Ida Fauziyah. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Peran Manajemen Perusahaan dalam Penanganan Dampak Covid-19 Sektor Pariwisata

Selasa, 11 Agustus 2020 | 21:54 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan setiap perusahaan (hotel dan restoran) diharapkan akan melewati tantangan atau masa-masa sulit seperti saat ini. Dalam upaya menuju kebangkitan suatu perusahaan, itu sangat ditentukan oleh manajemen perusahaan khususnya bagian Human Resource Development (HRD).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah bersama pelaku industri pariwisata terus mencari solusi agar sektor ini dapat pulih kembali di masa adaptasi kebiasaan baru.

“Peranan manager HRD di perhotelan sangat strategis dalam mengelola tenaga kerja, sejak praemployment, during employment sampai kepada postemployment,” ucap Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (21/8).

Di sisi lain, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi digitalisasi. Teknologi digitalisasi juga memberikan dampak yang sangat signifikan, khususnya terhadap keberadaan tenaga kerja, yakni terjadi transformasi ketenagakerjaan. Akibatnya dapat terjadi seperti rotasi tenaga kerja, pengurangan jumlah jam kerja tenaga kerja, sampai kepada pengurangan tenaga kerja atau PHK.

“Peranan tersebut dimanifestasikan agar dinamika ketenagakerjaan menjadi kondusif atau meminimalisasi gejolak ketenagakerjaan yang tidak diinginkan,” ucap Ida.

Ida Fauziyah. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Menurutnya, pengelolaan tenaga kerja di industri perhotelan dapat disinergikan dengan program-program di Kementerian Ketenagakerjaan, seperti untuk mengantisipasi transformasi ketenagakerjaan antara lain diperlukan pelatihan vokasi baik melalui skema skilling, re-skilling, up-skilling, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah soft skill. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah program seperti pelatihan dan sertifikasi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, keselamatan dan Kesehatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial.

“Program-program tersebut dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan bidang perhotelan dan restoran,” kata Ida.

Ida mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak luas pada industri pariwisata di seluruh dunia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menurutnya, basis penurunan permintaan tersebut disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan virus. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga memiliki banyak destinasi wisata tidak luput dari imbas ini.

“Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak akibat wabah Covid-19,” tutur Ida.

Kemnaker telah berkoordinasi dengan 12 Disnaker Provinsi agar mengidentifikasi dampak pandemik Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan.

Mengenai hal itu, ia meminta SP/SB untuk membantu mengidentifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kemnaker. Data dan informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat dapat segera dicarikan solusi melalui program kerja pemerintah.

 "Dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK," kata Ida.

Pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk biaya penanangan Covid 19. Dana tersebut terbagi untuk beberapa sektor. Pertama untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun Kedua untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun.  Ketiga yaitu insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun. Keempat yaitu pembiayaan korporasi sebesar 53,57 triliun. Kelima yaitu untuk sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebesar Rp 106,11 triliun. Keenam yaitu untuk penanganan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp 123,46 triliun.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN